Menuju Jawa Barat Provinsi Layak Anak

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak BP3AKB Jabar, Ibu Dian, benar-benar cekatan. Rencana pendampingan percepatan KLA di 5 wilayah Jawa Barat diselesaikan dalam waktu singkat. Saya mendapat kehormatan menjadi salah satu fasilitator dalam kegiatan beliau di Cirebon bersamaan dengan peresmian Pendopo Ramah Anak di Kota Cirebon. Saya juga menjadi salah satu fasilitator dalam kegiatan Rapat Koordinasi di Karawang, Bogor dan terakhir di Cimahi tanggal 31 Mei 2016. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan dari pemerintah kota/kabupaten masing-masing wilayah. Sayang sekali untuk yang terakhir ini saya sudah konfirmasi hadir dalam pertemuan perdana Tim Pokja TPPO KTPA tahun 2016 dengan Mensos.

image

image

image

Sebagai tanda persahabatan, saya mempersembahkan Ensiklopedia Lintas Sejarah Indonesia dalam Literasi Visual yang diterbitkan Binar Pustaka kepada Bu Dian. Sumber inspirasi belajar bagi penumbuhan budi karakter ini ternyata membawa berkah dalam penguatan materi KIE terkait perlindungan anak di Jawa Barat.

image

Gerakan Perlawanan Jabar terhadap.Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Selain pendampingan dalam rangka menyiapkan anugerah Gubernur untuk pemerintah Kab/kota Layak Anak, Bu Dian juga melaksanakan pendampingan langsung kepada pemerintah kota/kabupaten melengkapi indikator KLA untuk diajukan dalam penilaian 2017 secara nasional. Upaya ini juga dilengkapi dengan beberapa gerakan pendukung. Gerakan Jabar memerangi  Kejahatan Seksual Anak adalah salah satu di antara sekian banyak aksi BP3AKB Jabar. Diskusi terfokus perdana dilaksanakan di Bappeda Jabar dengan mengundang multipihak.

Dalam kegiatan tersebut, Ibu Kepala BP3AKB Jabar menyampaikan beberapa hal penting terkait pengasuhan antikekerasan yang disampaikan Ketua P2TP2A Jabar dalam Rapat Terbatas sebelum FGD ini dilaksanakan Bappeda. Saya, Bu Rini, Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan Kempppa dan Profesor dari IPB diminta menjadi penyaji dengan moderator Profesor dari Unisba. Saya menyajikan beberapa materi KIE yang sudah kami susun bersama multipihak, antara lain:

1. Buku saku, Inilah Tubuhku yang disusun Tim Literasi Binar dari bahan yang disiapkan Rumah Cita Kita, KerLiP,  GENTaskin, FGII, dan GIP

image

2. Karaoke Ini Tubuhku yang dibuat Tim Aves, sahabatnya Azizah dari sumber yang sama

3. ELSI, Ensiklopedia Lintas Sejarah Indonesia dalam Literasi Visual

image

4. Boardgame hak anak, sekolah ramah anak, dst.
5. Film sekolah aman hak anak bangsa bermartabat.

image

Dalam kesempatan kali ini saya meminta Fitry mendampingi dengan harapan kepiawaian Fitry dalam literasi visual makin terasah. Kesempatan emas bagi saya untuk menyampaikan bahwa anak-anak jadi sumber belajar yang penting dalam mewujudkan KLA, apalagi terkait materi KIE untuk pencegahan dan penanganan kejahatan seksual terhadap anak. Paparan singkat perwakilan Forum Anak Jawa Barat yang memukau, memperkuat usulan tersebut. Semoga percepatan KLA di Jabar menjadi niscaya dan menjangkau anak-anak yang.memerlukan perlindungan khusus.

image

Belajar dari Guru Profesional yang Ramah Anak

Untuk kesekian kalinya aku kagum dengan cara Tety mengelola kelas. Ia sangat piawai berbicara di depan kolega sesama guru. “Jawaban fasilitator sangat cerdas, Teh. Banyak yang perlu di highlight, caranya memfasilitasi sangat cerdas, “kata Mas Nanang di sebelahku mengomentari Tety, guru profesional yang ramah anak. Kesaksian guru yang juga pengurus PGRI itu sempat mengusik kegelisahanku. Hampir saja aku tak dapat menguasai diri. Mas Nanang, sahabat lama pegiat perlindungan anak yang juga Tim Penilai KLA menahanku untuk merespon. “Kita biarkan dinamika kelompoknya bekerja saling mengisi, “ujarnya perlahan.

image

“Disiplin bagi anak sangat perlu, tapi tak perlu main fisik seperti militer, “kata Bapak berpakaian hitam yang mewakili orangtua/wali. Ia berkali-kali menyampaikan teori Freud tentang tumbuh kembang anak dan pentingnya menerapkan SRA sesuai usia anak. Tety, guru SMAN 24 Jakarta yang kini menjabat Bendahara DPP FGII menunjukkan kepiawaiannya mengelola kelas. Ia makin apresiatif merespon kesaksian koleganya dari PGRI. “Idealisme guru yang menggebu di waktu muda dan terus melembut seiring dengan bertambahnya usia, benarkah Bapak/Ibu? Tak perlu menyangkal, saya juga mengalaminya. Organisasi profesi seperti FGII dan PGRI harus segera mengambil peran untuk menjadi tempat bertanya bagi anggotanya. FGII sudah memulai Klinik Guru di Way Kanan Lampung. Jangan-jangan yang perlu diterapi kita sendiri ya, “ujarnya sambil berjalan ke bagian belakang.

DPD FGII Jatim Keren

Pelatihan SRA bagi Guru dan Pendidik Jawa Timur ini terselenggara berkat kolaborasi yang dilakukan DPP FGII, Pak Bambang dengan Bu Bekti dari SD KITA yang bergegas menerima peluang yang kami giatkan bersama sahabat-sahabat KerLiP, GENTaskin, dan Gerakan Indonesia Pintar. Kemitraan KerLiP dengan Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan Kreativitas dan Budaya Deputi Tumbuh Kembang Anak Kempppa dan DPP FGII sangat kondusif untuk menjangkau guru, kepala sekolah, dan para pendidik.

image

Pak Bambang, guru SMKN di Sampang yang juga DPP FGII memperkuat DPD FGII Jatim menjelamg kongres FGII pertengahan Mei nanti. “Ada tiga guru di sekolah kami yang bergabung dengan DPD FGII Jatim, Bu, “ujar salah seorang peserta. Peserta lainnya menyampaikan gagasannya untuk menindaklanjuti pelatihan ini dengan Forum Guru Ramah Anak Jatim. Alhamdulillah, keputusan yang sangat tepat mengajak Tety hadir sebagai Narasumber pelatihan SRA di Edotel SMKN Buduran Sidoarjo. Pelatihan ini diikuti 40 guru, pendidik, orang tua/wali dari Kabupaten Malang, Bojonegoro, Sidoarjo, dan Surabaya. Seluruh pendanaan disediakan oleh Kempppa melalui Bu Elvi, Asdep yang merakyat dan baik hati.

Tak Ada Rotan, Akar pun Jadi

Rasanya peribahasa ini sangat pas mencerminkan upaya advokasi yang dilaksanakan bersama Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kami mengawal usulan draft Peraturan Presiden tentang Gerakan Sekolah Ramah Anak sejak awal tahun lalu. Perwakilan dari Kemdagri dan Bappenas dengan gigih mendorong kami untuk memastikan inisiatif ini muncul dari Kemdikbud. Alhamdulillah, Dirjen Dikdasmen menyusun draft Perpres berjudul Gerakan Sekolah Ramah Anak yang sudah sampai ke meja Mendikbud. “Draft Perpres hanya berisi pelembagaan Tim Pengembang, Bu, “kata Krisna saat kami bertemu di depan ruang Mas Chozin. Usulan perpres sepenuhnya dari Dirjen Dikdasmen, kami bersama 13 K/L menyusun juknis yang menjadi lampiran draft perpres tersebut dan Modul TOT sesuai permintaan Ditjen Dikdasmen.

“Kampanye dan penerapan sekolah aman ini terintegrasi dalam Gerakan Sekolah Ramah Anak yang diinisiasi Kementerian PPPA dengan pengawalan Bu Yanti, “petikan sambutan Bu Suharti, direktur dari Bappenas yang baru menjabat sebagai Kepala Biro PKLN dalam Kongres Nasional Sekolah Aman di Gedung A Kemdikbud akhir tahun 2015 yang diselenggarakan Plan Internasional dkk.

Darurat Kekerasan dan Radikalisme

Peristiwa pemulangan ex Gafatar setelah insiden mematikan di depan Sarinah menggantikan darurat asap yang mulai sirna diterpa hujan. Sekolah Aman Asap yang disiapkan Kemdikbud bersama ITB tertunda sejenak. Kemudian digantikan isu kekerasan terhadap anak dengan rencana hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak yang menimbulkan pro kontra. Sekolah Aman-Anti Kekerasan pun muncul dan terus menguat setelah Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden.

Rencana peningkatan Permendikbud no 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah menggugah kesadaran baru. Harmonisasi antara draft perpres Gerakan SRA dan inisiatif ini perlu dikawal bersama. Zamzam dan saya memfasilitasi pertemuan Deputi Tumbuh Kembang Anak dengan Dirjen Dikdasmen 2 minggu yang lalu. Upaya untuk bertemu Mas Hikmat, staf khusus Mendikbud tak kunjung tiba. Koordinasi yang dilaksanakan Menko PMK mempertemukan Bu Elvi, Asdep Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Kreativitas, dan Budaya dengan Staf Ahli bidang hukum Mendikbud Ibu Catharina. Kabar terkini ini mendorong saya untuk hadir dalam Diskusi Sekolah Aman-Anti Kekerasan yang dilaksanakan Kemendikbud di Hotel Centuri.

Sekolah Sebagai Taman

Pertemuan dengan Mas Chozin, staf khusus Mendikbud bidang pemangku kepentingan yang menjadi moderator diskusi saya manfaatkan untuk mempertemukan Ibu Leny dengan Ibu Catharina melalui Mas Chozin. Kami akhirnya bertemu kemarin dengan staf ibu Catharina di ruang Mas Chozin. Bu Leny memaparkan ratifikasi KHA dan pelembagaannya di Indonesia dalam pengembangan KLA. Semangat perubahan yang dibawa dalam gerakan SRA sebagai salah satu indikator KLA terasa sekali dalam paparan beliau. Mas Chozin meresponnya mulai dengan menjelaskan penanaman budi pekerti.

image

Saya mencatat semuanya untuk bahan revisi modul yang diminta Direktur PSMP, Pak Supiono selepas diskusi Sekolah Aman-Anti Kekerasan. Kepandaian Mas Chozin menjalinnya ke dalam paradigma pendidikan sebagai gerakan membuat saya makin semangat. Data-data yang muncul dalam neraca pendidikan daerah dan jendela pendidikan selaras dengan kampanye dan advokasi Education for All yang kami usung sejak 2002. Videografis renstra yang disebar online menyajikan peta pikiran dengan suara khas Mendikbud.

Bu Leny menjanjikam untuk mengirim semua berkas terkait paparan beliau untuk bahan harmonisasi perpres.yang diusulkan Mendikbud.

Pertemuan Karena Allah

Ada peristiwa menarik sebelum bertemu Mas Chozin. Saya mengenal suara penerima telpon dibalik kaca tempat saya mojok di perpustakaan kemdikbud. Langsung saja saya kirim pesan ke wa si empunya suara. Dan benar, Mas Rizal tengah berkumpul bersama para protokoler dan fotografer menunggu Mendikbud yang sedang menerima Komnas Perempuan. Terbersit keinginan untuk bertemu Mendikbud.

Saya kembali mengirim wa ke Mas Rizal setelah pertemuan dengan Mas Chozin selesai. Tak ada jawaban. Saya menghubungi Mas Hikmat untuk menyampaikan bahwa akhirnya kami bertemu dengan Mas Chozin dulu, namun masih memandang perlu bertemu langsung dengan Mas Hikmat dan Bu Catharina. Kemudian saya mencoba menelpon Mendikbud, ternyata pulsa habis. Baru saja memutuskan untuk pergi, terlihat Mendikbud berjalan diiringi tamu-tamu kehormatannya. Kami sempat bersalaman dengan hangat.

Tamu kehormatan yang entah siapa itu diantar Mendikbud sampai ke depan pintu mobil yang menjemput mereka. Saya memutuskan untuk menunggu sejenak di depan gerbang. Alhamdulillah tersampaikan juga perkembangan advokasi SRA dengan inisiatif beliau. “Good idea, ” katanya ketika mendengar usulan saya untuk menamai perpres ini dengan Sekolah Sebagai Taman.

Kabar GeMBIRA ini langsung saya sebar dengan berbagai versi ke media-media sosial dan grup yang relevan. Teriring doa semoga tidak berhenti hanya ide baik tapi menjadi penanda baru dalam upaya advokasi pemenuhan hak pendidikan anak di Indonesia. Saya menutup kegiatan di Senayan dengan sms langsung kepada Mendikbud untuk memperkuat obrolan selintas pendidikan ramah anak.

Mas Anies yb, terima kasih ya, senang dan bangga menyaksikan semua perubahannya. Saya intens mendampingi Bu Renani dg kasubdit-kasubdit beliau kecuali Pak Sanusi. Penuh harap inisiatif reformasi birokrasi melalui pembentukan Sekretariat Bersama di Cipete dapat menjangkau anak-anak yang memerlukan pendidikan khusus dan layanan khusus. Mohon dukungannya utk harmonisasi SRA ke dlm Permendikbud 82/2015 plus 23/2015 dan 55/2015. Selamat bekerja. Syukron. Jazilan.

Konsultasi Publik Draft O Pengembangan Ruang Kreativitas Anak

Hari/Tanggal            : Jum’at, 26 Februari 2016
Tempat                      : KPAI
Waktu                        : 09.00-11.30
Agenda                       : Pembahasan Panduan Pengembangan Ruang Kreativitas Anak

Notulensi Hasil Diskusi

image

Beberapa masukan dan saran:

1.       Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak :
·         Di dalam latar belakang, mohon dimasukkan permasalahan yang berkaitan dengan anak dalam menggunakan waktu luang. Seperti contoh-contoh kegiatan yang kurang produktif dan dampaknya bagi anak agar dimasukkan di dalam latar belakang (menggunakan handphone dan dampaknya).
·         Panduan ini diharapkan menggambarkan gabungan komponen RKA seperti pendidikan, budaya, bahasa, IT, permainan tradisional, olahraga rekreasi

2.      KPPPA (Bu Elvi) :

·         Apakah RKA perlu dibuat kategori seperti halnya SRA ?

3.      Iman dari FAN
·         Keberadaan perusahaan rokok disarankan untuk tidak terlibat dalam RKA
·         Di bagian 1.3 Tujuan, kata lain-lain lebih baik diganti dengan kalimat yang lebih tepat *)

image

4.      Bappenas (Bu Yosie)

·         Latar belakang perlu ditambahkan permasalahan yang berkaitan dengan anak dan kebutuhan anak

·         Landasan hukum terlalu banyak, diambil saja landasan hukum yang penting dan sangat terkait

·         Di dalam 1.3 Tujuan, di poin a saran untuk ditambahkan kata “menarik/atraktif” *)

·         Di dalam tantangan dan peluang (poin b bagian Ruang Lingkup), saran untuk ditambahkan FSLN dalam industry kreatif Indonesia *)

·         Di poin c Faktor-faktor yang mendukung pengembangan kreativitas anak cukup dituliskan pointer-pointernya saja

·         Judul Bab 2 : tidak perlu kata Tahapan. Cukup “Pengembangan Ruang Kreativitas Anak” *)

·         Di dalam panduan RKA nanti, perlu dilampirkan layout RKA seperti apa

·         Di dalam tahapan, yang pertama kali perlu diangkat adalah mengenai adanya lahan untuk RKA

·         Di dalam tahapan pelaksanaan, kata stakeholder lebih baik diganti dengan menyebutkan siapa-siapa saja yang terlibat

·         Untuk peran dan program K/L sebaiknya diletakkan di lampiran saja

·         Perlu dipertimbangan bagaimana contoh ruangan karena berkaitan dengan perkiraan bantuan barang yang diberikan

image

5.      Kemenko PMK (Bu Silvanie: Kabid Pemenuhan Hak Anak)

·         Perlu ditambahkan kalimat “RKA sebagai salah satu sarana dalam …………

6.      Kominfo (Bu Khoironi) :
·         Butuh acuan/ criteria/ standar minimal dalam pembuatan RKA
·         Definisi anak perlu jelas karena menjadi pertimbangan dalam penggunaan RKA dan fasilitasnya
·         Standar IT di dalam public seperti apa ?
·         Untuk konsultasi mengenai RKA bisa dilakukan kemana ? Sehingga di dalam panduan dapat ditambahkan.

7.      KPAI (Pak Susanto)
·         Indikator keberhasilan RKA
·         Perlu disepakati, yang tepat Ruang atau Pusat ?
·         Di dalam proses pengembangan kreativitas anak, dapat juga dimasukkan dalam Panduan RKA seperti (1) identifikasi kebutuhan apa saja yang sesuai dengan RKA, (2) Proses dalam pembuatan RKA seperti apa, (3) Bagaimana memanfaatkan RKA tersebut.
·         Perlu adanya evaluasi, sehingga dapat terlihat perbedaan anak yang menggunakan RKA dan tidak

8.     Kominfo (Bu Indri) :
·         Di bagian IT tidak ada pendukungnya, perlu ditambahkan pendukungnya seperti apa
·         Olahraga rekreasi perlu diperjelas sehingga dapat menjawab kebutuhan apa saja yang diperlukan di kota/kabupaten

*) catatan: beberapa yang disebutkan di atas, sudah diberi tanda dalam draft Panduan Pengembangan RKA yang dikirimkan bersama notulensi dengan tanda merah

Silakan beri masukan pada draft ini ya

Rencana Aksi Perlindungan Anak

RAN PA dan posisinya terhadap inisiatif KLA. Rencana aksi ini ada di dalam KLA.

image

Urgensi RAN PA dipaparkan oleh Deputi dari Bappenas. Terungkap bahwa anak-anak yang tidak terlibat dalam pembangunan adalah anak berkebutuhan khusus. Aksesibilitas penting. Mereka paling sering hilang dalam proses perencanaan. Negara sudah berjanji dalam UU dan komitmen Pemerintah terhadap konvensi2 internasional.

Sasaran dan aksi
Perlu dimasukkan digital literasi. Tugas2 sekolah menggunakan internet, perlu dimasukkan ke dalam kurikulum.
165 guru BK 53% pernah kasus risiko berinternet. 88% anjurkan murid mencari di internet. Perilaku beresiko di internet

RAN PA perlu didampingi Strategi Nasional KLA. KLA sebagai sarana pelaksanaan RAN PA

Instrumen RAN PA untuk kluster 5 tidak hanya mengecek jumlah KLA tapi menunjukkan apakah pemerintah kota/kab sudah bisa memberikan pelayanan.

image

image

image

image

Rapat Koordinasi Pengembangan KLA Jabar

Hari Senin jelang zhuhur saya sudah tiba di Hotel Khatulistiwa. Tidak lama kemudian Pak Okoh, staf Bu Dian tiba bersama rombongan. Undangan yang diterima melalui wa Bu Dian hanya memimta saya menjadi moderator jam 13 yang akan menghadirkan narasumber dari Jakarta.

[12/02 09:47] Bu Dian Bp3akb: Asslamualaikum …b Yanti ping 15 Feb jm 13.00 siap janten Moderator Raor KLA  yaa bu  d  P Khatulistiwa  yaa…nhn d  antos
[12/02 09:48] yanti kerlip: Insya Allah siap Bu

Rapat koordinasi pengembangan kabupaten/kota layak anak yang dilaksanakan BP3AKB Jabar dibuka oleh Asda II dengan pengantar dari Ibu Kepala BP3AKB Jabar pada pukul 15.30 wib. Saya duduk di samping Ibu Dr Endah Chotim, sahabat Bu Dian dan Bu Catur dari LPKA Sukamiskin.

Tanggapan dari peserta yang terdiri dari Asda, Bapeda  dan BPPKB dari 27 kabupaten/kota seluruh Jawa Barat sempat saya catat.

Diana perwakilan LPA Jabar, “Judul dalam Musrenbang tentang perlindungan anak masih menyatu dengan pemberdayaan perempuan, ” diamini oleh peserta lain ya. Jarang sekali masyarakat yang paham dan ingin mengusulkan program-program terkait pengembangan KLA di desa-desa. Ada 270 desa di Jawa Barat dan masih sangat jarang mengusulkan kegiatan terkait pemenuhan dan perlindungan anak. Chairil dari BPPKB Kab Karawang menyampaikan bahwa Kab Karawang adalah percontohan KLA di Nasional dan di Jabar pada periode sebelumnya  MoU ditandatangani wabup, Bu Eli. Saat ini fasilitas-fasilitas  sekolah di Karawang sampai 5-6 lantai. Karawang punya site plan percontohan KLA pada  2015-2016, namun belum tercapai. Salah satu rekomendasi KLA adalah tidak ada iklan rokok ternyata masih terpampang di site plan tersebut.

Dilihat dari keinginan study banding ke Solo. Semua fasos dijadikan percontohan. BPPKB Karawang juga study banding ke Surabaya dan ke Bandung. Masih kebingungan mengisi data karena penanggung jawab di BPPKB tapi melibatkan semua SKPD dan tidak semua SKPD menyediakan data yang diperlukan. Keseriusan pemerintah daerah perlu diperkuat.  Usul agar ada surat edaran  dengan judul khusus pengembangan KLA ke masing-masing pemkot/pemkab agar dijadikan unggulan. FAD masuk ke Musrenbang tapi ternyata tidak muncul dalam Renja. Musrenbangcam bahkan mungkin tidak tahu sama sekali tentang KLA.

Asda II Kota Cirebon, Jaja Sulaeman, menyampaikan arti penting payung hukum yang lebih fokus terhadap KLA ini, sebaiknya diatur dalam bentuk Perda. PPDB di Cirebon 1 kelas bisa 46, tidak layak apalagi tidak tersedia ruanh bermain. Pembangunan fisik belum responsif anak. Kalau dijadikan salah satu persyaratan   kewajiban menyediakan lahan bermain dan belajar serta beribadah akan sangat membantu. Lebih menggigit lagi  jika dijadikan Gerakan Nasional KLA.

Kondisi di lapangan seperti itu. Peranan orangtua makin sempit. Basis agama pun masih parah. Dalam tataran implementasi  Perda 7/2004 rumah aman juknis pelaksanaan di sekolah
Perwal harus punya sertifikat madrasah diniyah. Standarisasi profil sekolah sehat 14 kali juara nasional
Tidak ada keterlibatan untuk sinergitas. Penguatan dari sektor swasta dan perbankan sebaiknya melalui pemerintah daerah. Sektor swasta dialokasikan sesuai sasaran.

Jam pelajaran terbatas. Pendidikan agama 2 kali tiap minggu, perlu ditambahkan jam pelajaran agama di sekolah. Pelajaran budi pekerti atau akhlaqul karimah. Banyak waktu di sekolah. Sekolah-lingkungan dan keluarga. Perlu pelatihan khusus untuk orang tua bagaimana mendidik anak dengan baik dan benar.

Optimalisasi P2TP2A perda dan perwal di sukabumi sudah ada. Perlu didorong dg SOP yang jelas tentang pembinaan anak. Kasus Emon 128 anak menjadi korban. Kesibukan dan keterbatasan orang tua. Perlu langkah2 konkrit untuk mencegah lost generation.

Jawaban Asda II Pemprov Jabar

Secara umum mengapresiasi masukan. Memperkuat tekad agar lebih fokus dan perhatian karena kondisi hari ini sudah darurat perlindungan anak bangsa. Perencanaan, Implementasi, Monev, dan Laporannya. Fokus untuk pra Musrenbang gugus tugas KLA agar mengawal program prioritas yang harus mendapat dukungan APBD Kab/Kota.

Sistem termasuk regulasi harus dipastikan. Jika dalam bentuk Perda akan lebih terjamin dari anggaran, pelembagaan dan SDM nya. Tugas negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara khusus. Ada 26 item di PMKS. Anak harus dijadikan prioritas. Secara lahiriah masa depan anak masih panjang menggantikan kita. Jangan sampai mati suri. Apalagi yg bisa dibanggakan. Kena narkoba, HIV/AIDS, putus sekolah. Kira bangun kesistemannya. Membangun infrastrukturnya. Kita bangun dari Pemprov, Pemkot/Pemkab sampai ke Perdes untuk memfasilitasi tumbuh kembang anak. Pertemuan koordinasi difasilitasi sedikitnya 4 kali dalam setahun.

Dikelompokkan bagi 5 untuk daerah yg berdekatan perkotaan, kabupaten, gugus tugas lintas kota/kabupaten bisa kolaborasi saling mengisi. Anak jalanan, gepeng harus diurus. Penyakit sodomi korbannya bisa ribuan.

Belum sadar jika di pesantren juga mungkin terkena penyimpangan kejiwaan. Tingkat birokrat saja sudah banyak di negara maju. LGBT dapat anggaran dari lembaga donor. Beberapa stasiun TV menunjukkan kesalihan pelaku LGBT. Jangan terkesima penampilan.

Tugas kita memformulasikan dalam rumusan2 yg lebih konkrit. Mereview kembali gugus tugas KLA untuk memberikan sosialisasi kepada para pendidik termasuk kader-kader posyandu.

Paparan dari Pak Hadi Bahtera

Ada 31 indikator KLA . Regulasi di daerah perda-nya mencampur perempuan dan anak. Lebih dari 200 KLA di seliruh Indonesia masih sulit melihat pointers anak.

Sejarusnya perlindungan anak diatur yerpisah karena hukum internasionalnya terpisah.
1. CEDAW
2. CRC
3. Protokol
4. Konvensi ILO 138 diratifikasi UU No 1/2000
5. Protokol konflik bersenjataelindungi anak
6. Prostitusi anak
7. Pornografi anak
Hampir semua nilainya rendah karena mencampur perempuan dan anak.

–>pointers anak

Definisi anak belum 18, walaupun kurang 1 hari. Prinsip2 umum KHA, non diskriminasi, kepentingan terbaik harus masuk ke 5 kluster hak anak.

Partisipasi anak bukan budaya Indonesia, budaya Yahudi, Abraham mengajarkan kepada Ishaq cara berpendapat. Tak 1 pun orang Yahudi yg tidak konsultasi/diskusi dg anak. Aqidah Yahudi salah satunya bertanya kepada anak.

Sebenarnya ajaran Islam juga mendengarkan anak ketika Ibrahim bertanya kepada Ismail tentang tafsir mimpinya. Namun kebiasaa  ini masih dianggap aneh. Coba kita simak kisah dibalik perintah Qurban ini:

1. Bapak sopan pada anaknya
2. Ketika mengungkapkan mimpinya
3. Ketika bertanya pada anaknya bagaimana pendapatmu.

Budaya bertanya kepada anak jika dibiasakan  mustahil Ibrahim melakuka  diskriminasi kepada anak-anaknya yang berbeda ibu. Guru PAUD Israel sebagian besar profesor, bahkan 1/3 dari penduduknya profesor.

Kecerdasan intelektual dan emosi dibangun melalui komunikasi anak dan orang tua..Jika seorang anak tidak diajak untuk memutuskan perkara di rumahnya tumbuh kembangnya terhambat. Kecerdasan emosi diperoleh dg kebebasan berpendapat. Semakin sering anak bertanya semakin cerdas. Kairan erat antara kecerdasan intelektual dan emosinya.

UU No 23/2002 dan UU 24/2012 nelum.nerpihak kepada anak. Keluarga yang lapor kelahiran anaknya saja yang dicatat Negara.

Wali Negara di jazirah Arab wajib mencatat kelahiran dan kematian kabilah-kabilahnya. Sudahkan pemda kita seperti Thailand pencatatan sipil kepala desa diberhentikan jika tidak mencatat kelahiran anak dalam 3 hari jika lajir di dukun beranak.

Petugas negara di Thailand yg sibuk mencatat kelahiran anak.  Disini pemerintah bahkan memerintahkan pembuatan KIA. Kabilah di Arab mencatat bayi yang  lahir dan mati. Islam menghormati nasab, hubungan darah, ini belum diakomodir dalam hak hidup anak-anak kita.

Data capil seharusnya dialirkan ke pendidikan, kesehatan, sosial,  dst agar target pembangunan anak jelas. Tidak perlu urus KIS atau KIP.  Thailand justru yang meniru cara Islam. Indonesia entah meniru cara siapa.

Pemkot/Pemkab harus cari terobosan.

Perpustakaan gratis dan lengkap di Jatim tersedia. Jabar paling butut bahkan dibanding Sumbar. Perpustakaan di sana  bagus. Adakah gambar yang tidak layak di perpustakaan? Anak harus mendapatkan informasi yang  layak. Jika tidak akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak.

Semakin banyak panti asuhan nilainya makin rendah diiringi dengan tempat konsultasi anak dan keluarga. Panti asuhan buatan Belanda pada tahun 1851. Indonesia tidak mengenal panti asuhan. Portugis menjajah Afrika, Spanyol di Amerika Latin, Inggris di negara-negara commonwealth.

Bagaimana dengan pesantren?
Tujuannya untuk mencari ilmu, sebaiknya pesantre setelah aqil baligh, anak butuh ayah ibu secara lengkap.

Bagaimana dengan fullday school?
Sekolah yang fullday memberikan kerugian pada jiwa anak. PAUD yg ajarkan hafalan sama dengan fulday school. Jiwa anak dikembangkan lewat imajinasi. Kecerdasan intelektual bagus tapi anak rugi karena KLA minta waktu luang, rekreasi anak, budaya harus ada untuk membantu kecerdasan emosi

Kecerdasan emosi di keluarga dipengaruhi oleh :
1. Menghargai pendapat anak
2. Kasih sayang
3. Waktu luang, rekreasi, dan budaya

Yang terbaik tersedia di rumah, rekreasi, bercengkrama dg keluarga di rumah.
Pada usia sd 8 tahun harus gembira.

Sebelum berangkat hembira bersama sesudah sholat subuh atau debelum tidur tanpa TV dan HP.

Komisi penyiaran jika ada tayangan TV yg kurang baik untuk anak tapi kenyataannya yang protes hanya sedikit. Adanya aduan dan yang kami pantau beda sekali

Pasal 17 tidak boleh ada tayangan kekerasan dan pacaran sebelum jam 21. Setelah jam 21 orang tua harus bertanggung jawab. Informasi yang layak dijelaskan dalam indikator KLA.

Jumlah anak yang meninggal sedikit di usia dini. Semakin sedikit yang putus sekolah semakin baik. Kepeduluan keluarga lemah. Seharusnya dinas sosial memberi peran penyuluhan. Banyak yang jeblok nilai dinsos dan nakernya

Bagaimana demhan pola makan terhadap kesehatan anak. Peran puskesmas jeblok ketika makin banyak makanan dan minuman instan dikonsumsi anak.  Tempat konsultasi keluarga seharusnya gratis sampai ke tingkat desa dan kecamatan bagi yang tidak mampu.

Pasal 6 KHA Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan sepenuhnya tanggung jawab orang tua. Sebagian besar orang tua mampu mengasuh dan melindungi Pasal 5.  Sebagian kecil orang tua gagal memenuhi hal ini dan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Menyediakan tempat konseling gratis. Tantangan Pasal 18.

Anak rentan narkoba, melanggar hukum, eksploitasi seksual, diperdagangkan, anak jalanan. Bukan pasti.

Tanggung jawab tokoh agama dalam penyuluhan. Ketika sebuah negara mengesahkan KHA, rakyat tidak terikat. Ketika Iran mengesahkan Cedaw, yang terikat adalah Negara. HAM kewajiban Negara bukan rakyat.

Ketika berdiri madinah Muhammad Rasulullah melindungi Kaum Muslimin, Nasrani, Yahudi. HAM jd tanggung jawab Negara. Magna Charta oleh Raja Jhon 1215. Lima ratus tahun kemudian. 700 tahun kemudian jd DUHAM 1948.

Lalu bagaimana masyarakat?tanggung jawab partisipasi atau peran serta masyarakat. Boleh. Kewajiban tetap berada di negara. Non diskriminasi. Hak ekonominya dilindungi Rasulullah.

Gender dan Hak Anak terkait aborsi saling bertentangan.

Anak yang gagal diasuh orang tua menjadi tanggung jawab negara. Mengapa? karena mahabbah kasih sayangnya hilang. Jutek murukusunu tidak peduli anak berpendapat. Boleh jadi intelektualnya bagus tapi kecerdasan qalbunya rendah. Ini hanya diperoleh dengan kasih sayang. Masuk ke dalam perlindungan khusus. Makin sering dinentak makin gagal jiwanya.

Sahabat: Wahai amirul mukminin anakku membentak tidak hormat pada ayahnya
Khalifah: bolehkah aku ketemu dengan anakmu
Khalifah: Nak, bagaimana cara ayahmu memperlakukan dirimu? Pernahkah kamu dibentak? Merasa dipermalukan di depan orang lain?

Ketika saya sopan pada anak saya, saya sedang mengajarkan sopan kepada anak saya.

Children see Children do.

Kekerasan awal mula kegagalan pendidikan anak. Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan jarus bisa bangkit. Jika tidak, indikator KLA runtuh.

Jibril merangkul Muhammad bin Abdullah ketika ia tidak bisa mengulang Iqro. Indikator KLA jadi penting perlindungan khusus tersebut.

Sebulan 4 kali merasa diperlakukan tidak baik. Jika berlangsung 10 tahun berturut2, maka anak akan mudah menyalahkan.

Perlindungan anak tidak boleh gagal di keluarga dan pendidikan keluarga. Sekolah favorit sangat bagus mencerdaskan intelektual tapi gagal mencerdaskan emosi.

Anak akan masuk ke dalam perlindungan khusus.

1.900 kasus 100% dari keluarga yg tidak harmonis. Tampaknya harmonis tapi tidak

Bagaimana karakter dengan bangsa. Ekstrim Imam Samudra, teroris.

Chaidir kab Karawang

Retorikanya sangat menarik, apa yang diharapkan, semuanya salah, padahal meyakini jika seseorang menghafal anak fikti dan zikri, kenapa melenceng,mungkin karena kasih sayang orang tua.

Sisi lain dr KHA dikaitkan dg kebijakan siapa yg bertanggung jawab jika anak nakal?

Iqbal dari LAHA

Salah satu komponen KLA adl SRA, sebulan yl wawancara diketahui ternyata bisa jadi salah satu kegagalan KLA di SRA kurangnya pengembangan kapasitas pendidik dan nondik.

SRA mantan guru, inti permasalahannya. KLA bisa sukses yg perlu disadarkan adalah individu2 pendidik. Pertama keluarga juga tetangga sekitar membudayakan. Filosofi yang tadi diceritakan. Ternyata yg mempengaruhi  hak pendidikan anak bukan hanya di sekolah.

Kecerdasan emosinya tidak bagus
Amr bin Yasir disiksa bersama istrinya. Rasulullah tidak menjadi ekstrim. Hari ini orang yg berbeda pendapat

Kesetimbangan zikir dan fikir. Sayyidina Umar dan Malaikat Jibril dengan penuh kasih sayang. 1976- 2005 ketika Gaza digempur Israel resiliensinya tinggi. Tak terkalahkan, orang Gaza memiliki kecerdasan intelektual dan emosional.

SRA sesuatu yang sedang dibangun, masih banyak kelemahan. Dua hal keberhasilan SBY adalah sistem pendidikan dan kesehatan. Pondasinya sangat bagus. BPJS akan bagus pd tahun 2015 digunakan istilah KIS melanjutkan untuk menjadi bagus. 2018 jaminan tentang HAM Pendidikan dan

Lingkungan sosial berpengaruh, jika anak kita sayangkan selalu mencari kambing hitam. Menyebabkan dia mudah terpengaruh lingkungan yang lebih besar. Dampak dari gagalnya di keluarga inti. Jika bagus tidak mudah untuk melakukan perbuatan.

image

3 Rencana Aksi Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan terhadap Anak Jawa Barat

Temu sambut perwakilan Lembaga Masyarakat Peduli Anak dengan Kepala BP3AKB Jabar, Dr.Ir. Dewi Sartika yang dikenal dengan sebutan Ibu Ike, menjadi awal Sinergi Masyarakat dan Pemerintah untuk Harmoni (Simphoni) Bangsa di Jawa Barat. Bu Dian Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak BP3AKB Jabar langsung bergegas dan memberi kepercayaan kepada saya untuk memfasilitasi Forum Komunikasi Peduli Anak Jabar di WA. Laporan dari Satuan Tugas Perlindungan Anak Polda Jabar pun terus mengisi keseharian kami. Kasus-kasus persetubuhan paksa yang dialami anak perempuan Jawa Barat yang disampaikan Pak Kosasih dari Satgas PA Polda Jabar begitu memprihatinkan. Saya mengapresiasi seruan Diana dari LPA Jawa Barat dalam semua kesempatan yang menyuarakan tentang pentingnya Perlindungan Anak disebut secara khusus dalam Musrenbang dengan adanya darurat kekerasan bahkan kejahatan seksual anak.

Setelah pertemuan tersebut, semangat Bu Dian untuk membuat terobosan dalam kesejahteraan dan perlindungan anak makin kuat. Saya merasakannya saat Beliau memberikan amanat sebagai moderator dalam Rapat Koordinasi KLA se-Jawa Barat minggu lalu. Bu Ike pun sama semangatnya. Pada kegiatan diseminasi RAN Perlindungan Anak (RAN PA) dan Stranas Penghapusan kekerasan Terhadap Anak (PKTA), bu Ike terus menyuarakan berbagai hal penting terkait upaya Jawa Barat dalam perlindungan anak dan PKTA.

Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak

Pertemuan perdana untuk mengaktifkan Gugus Tugas KLA Kluster 5 dihadiri Tkm Reaksi Cepat dari LPA Garut yang dipimpin Bunda Nita. “Ayeuna mah henteu Bunda Nita wae nu muncul ti Garut, “ungkap Pak Okoh menyambut kehadiran 4 ibu hebat ini.

image

Hampir 1 jam saya menyimak informasi yang disampaikan Bunda Nita, Ibu Hafni Banjar yang juga Lawyer, Umi Diah Momon, dosen dan pemilik STH Garut, dan Ibu Amelia pemerhati disabilitas. Ada 72 kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di Garut sejak awal 2016. TRC PPPA LPA Garut ini mendapat dukungan Bupati Garut dan Komnas Perlindungan Anak.

Saya mempertegas himbauan Bu Dian agar TRC yang murni relawan dari ibu2 profesional di Garut ini terus menerus mengajak BKBPP untuk lebih giat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. “Kita dorong reformasi birokrasi ya Bunda, agar semua anak di Jawa Barat khususnya di Garut dapat menikmati perlindungan hak-haknya dan tak ada lagi korban kekerasan terhadap anak terutama di sekolah. Lebih dari 1/3 hidup anak-anak kita ada di sekolah. Beberapa hari yang lalu kami memfasilitasi pertemuan antara Deputi Tumbuh Kembang Anak dan Dirjen Dikdasmen selepas diskusi informal dengan Deputi dari Bappenas terkait pentingnya harmonisasi Draft Perpres Gerakan Sekolah Ramah Anak yang diusulkan Pak Hamid dan diusung oleh 13 K/L dengan Permendikbud No 82/2015 dan No 23/2015 serta Stranas PKTA dan RAN PA. Kami akan memenuhi undangan Kemendikbud dalam diskusi Sekolah Aman-Anti Kekerasan pada tanggal 29 Februari 2016. Pertemuan hari ini diharapkan dapat merumuskan rencana aksi yang kita usung bersama untuk PA dan PKTA termasuk di sekolah/madrasah di Jawa Barat, “kata saya dalam kesempatan perkenalan diri dan fokus kepedulian KerLiP terhadap anak Jawa Barat.

Rencana Aksi Terdekat

Ungkapan keprihatinan terhadap anak yang terancam kekerasan, kejahatan seksual, kemiskinan, risiko bencana, radikalisme HIV/AIDS, Narkoba, Pornografi, kecenderungan sesama jenis muncul dalam pertemuan kemarin. Saya mengajak semua hadirin untuk mulai dari yabg kita punya dengan pendekatan apresiatif agar kita bisa mengurai masalah dengan jernih dan langsung beraksi menjangkau anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Bu Dian menegaskan bahwa BP3AKB Jabar terus berupaya menyuarakan PA dan PKTA ini termasuk dalam Musrenbang Provinsi. Penguatan Gugus Tugas KLA per kluster akan menjadi pendekatan untuk mendukung komitmen dari masing-masing sektor yang memberikan layanan sosial dasar kepada anak-anak Jawa Barat. Kluster kesehatan sudah mulai aktif dan LPA Jabar terus mengawalnya dengan baik. Kluster Pendidikan baru merintis Sekretariat Bersama dengan Kabud PKLK Disdikprov Kabar pada tanggal.22 Desember 2015 dengan pengawalan dari KerLiP dan mitra. Upaya advokasi pendidikan inklusif dari Bu Mufliah, sekretaris Pokja Inklusif Kota Bandung disinergikan dalam kluster IV. Gugus tugas KLA kluster V terkait Perlindungan khusus yang diaktifkan dalam pertemuan kemarin akan dikawal penuh oleh Bu Dian dengan Sri dari Psikologi UPI, Bu Endah dari UIN, LPA, Eti dari JARI, Bu Antik dari Unpad dan KerLiP. Bu Dian meminta saya segera menyusun pointer dan ringkasan eksekutif untuk menyiapkan Anugerah Gubernur Jabar terhadap Kab/Kota yang siap menjadi mentor KLA di 5 wilayah.

image

Ada 3 Rencana Aksi yang berhasil dirumuskan dalam pertemuan perdana, yakni:
1. Pemutakhiran data Profil Anak Jawa Barat yang akan didukung dengan Pusat Informasi Peduli Anak Jawa Barat yang diusulkan Pak Gum.
2. Dukungan Penuh BP3AKB Jabar untuk memperkuat aktivasi Gugus Tugas KLA Kluster V, IV, dan III sambil menggiatkan kluster I dan II serta kelembagaan KLA
3. Pembentukan Satgas Perlindungan Anak sampai di desa-desa di Jawa Barat.