SIARAN PERS: Mendikbud Anies: Kurikulum 2013 Tetap Dilaksanakan Bertahap

Mohon ijin share bapak dan ibu :

Jakarta, Kemendikbud—Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyesalkan manipulasi pemberitaan melalui media daring dan media sosial terkait penerapan kembali kurikulum tahun 2006 pada tahun 2016. Sementara berita tidak benar itu berasal dari tautan berita lama ( 2014) yang diunggah kembali. Ditemui usai menghadiri rapat kerja bersama dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bertajuk Rancangan Anggaran 2016, Senin malam (14/12/2015), Mendikbud mengungkapkan, pemberitaan itu adalah manipulasi informasi, yang dapat menimbulkan kebingungan.
“Ini tindakan sangat tidak terpuji, manipulasi informasi, sedang dipertimbangkan untuk menempuh tindakan hukum,” ujarnya, di Jakarta, Senin (14/12/2015).

Sebagai informasi, ada beberapa situs dan akun media sosial Facebook yang gencar menghembuskan isu mengenai penerapan Kurikulum 2006 dengan judul pemberitaan ” Semua Sekolah Wajib Kembali ke Kurikulum 2006, Mulai Semester Genap Tahun 2015.” Pemberitaan tidak benar itu telah pernah diunggah pada awal Desember 2014, kemudian diunggah kembali pertengahan Desember 2015 sehingga mengesankan sebagai berita Baru mengenai kebijakan baru Kemendikbud.

Mendikbud mengungkapkan akan mempertimbangkan langkah hukum atas lansiran media daring yang berisi penerapan kurikulum tahun 2006 tersebut.“Kami mempertimbangkan langkah hukum karena diposting di website, pengunjung website jadi tinggi, rating iklan meningkat. Itu menjangkau yang salah, karena berita tidak benar,” tegas Menteri Anies
Mendikbud menegaskan untuk tidak mengembalikan kurikulum kepada kurikulum tahun 2006. “Tidak pernah ada rencana (kurikulum) kembali ke tahun 2006, mengenai penerapan dua kurikulum itu adalah peralihan kurikulum ada periode transisi. Sehingga, ada sekolah yang secara bertahap menerapkan, ada yang belum,” jelas Mendikbud Anies.

Perkembangan penerapan kurikulum 2013,Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 menjelaskan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 2013. Batas waktu penggunaan kurikulum tahun 2006 adalah paling lama sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020. Sedangkan, satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 (tiga) semester tetap menggunakan Kurikulum 2013. Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang belum melaksanakan Kurikulum 2013 mendapatkan pelatihan dan pendampingan bagi kepala satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan pengawas satuan pendidikan. Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud adalah bertujuan meningkatkan penyiapan pelaksanaan Kurikulum 2013. ***

Advertisements

Pendidikan PRB dalam Kerangka Kerja Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana

Bu Ani berulang kali menelpon memastikan kehadiran kami dalam workshop PRB yang dilaksanakan PKLK 3-5 Desember 2015. Saya harus mewakili Tim Pokja PPO KTPA Kemensos dalam pertemuan di Sesmenkopolhukam pada tanggal 3 Desember. Zamzam menuntaskan fasilitasi  PIP dalam rakor peserta didik PSMA. Aas berkoordinasi dengan bu Sari menyiapkan Semiloka Peserta Didik Difable untuk menerapkan sekolah/madrasah aman dari bencana dalam mewujudkan SLB Bersinar.

Rencana koordinasi persiapan aktivasi SAnDI KerLiP dengan Nunik dialihkan ke Fitry. Kami pun berangkat bersama ke Tangerang pada tanggal 4 Desembet 2014. Workshop PRB dibuka pukul 9 oleh Bu Yatmi dan dilanjutkan dengan penjelasan dari Pak Praptono. Perwakilan Unicef, LPMP, Perkumpulan Lingkar, WVI, Kemenag, dan Mas Amin sudah diskusi sejak tanggal 3. Saya lihat KerLiP tercatat memberikan materi program prioritas PRB dan Advokasi peran serta masyarakat dalam PRB di Pendidikan.

Komitmen Pemerintah

Rencana alokasi APBN untuk PRB di bawah inu diteruskan Mas Amin ke wa grup KPB. Ada beberapa mata anggaran yang akan dikawal KPB. Saya menegaskan kembali bahwa hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengarusutamakan PRB di pendidikan melalui penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana.

image

Diskusi pemetaan siapa melakukan apa di mana makin hangat dengan praktik-praktik baik Lingkar, WVI, LPMP, dan Subdit Sarpras Kemenag. Sayang sekali perwakilan Unicef tetap membisu sampai akhirnya pamit kepada panitia. Syukurlah dalam diskusi manajemen penanggulangan bencana, Endang dari PKLN berkenan berbagi file struktur Seknas Sekolah Aman setelah dialihkan dari BNPB kepada Kemdikbud melalui Biro PKLN.

Saya mengajak semua pihak untuk melihat kembali semangat gotong royong yang dikedepankan Mendikbud guna mewujudkan ekosistem dan insan pendidikan yang selalu siap siaga mewujudkan budaya aman dari bencana.

image

image

Indonesia Bersinar

Saya bersama sahabat-sahabat KerLiP mengintegrasikannya ke dalam gerakan #IndonesiaBersinar. Inisiatif ini muncul dari Ibu Nelli, Guru SMAN Simpang Empat 1 yang kami dampingi tahun lalu pasca erupsi 2014. Saya meminta masukan sahabat-sahabat di facebook terkait integrasi gerakan pendidikan inklusif, aman, dan ramah anak.  Bu Nia, Irsyad, Brian, Bu Nelly, dkk memberikan usulan yang menarik.

Kami mendapatkan kepercayaan dari Direktur PKLK, Ibu Rena dan Ibu Ning, Kasubdit Peserta Didik untuk mendampingi SLB dalam menerapkan sekolah aman dari bencana. Program SLB Bersinar pun siap kami jalankan di Jawa Barat dengan dukungan Duta Anak #YES4SaferSchool dari SMPN 11 Bandung dalam dampingan bu Nia, Pak Widi dari Semesta Hati, Ksatria dari SeKAM, Bu Sari  KerLiP Bandung, Fitry dari Green SMile Inc. dan Aas pendiri Rumah Cita Kita.

image

Mekanisme Penanganan Anak-Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus di SMA

Alhamdulillah perubahan cara pandang tentang Sekolah Ramah Anak dari guru-guru BK dan Wakasek Kesiswaan yang hadir dalam Raker Kesiswaan Direktorat Pembinaan SMA makin menggembirakan. GeMBIRA bersama KerLiP wujudkan Indonesia Bersinar yang saya paparkan sebelumnya tak lagi sekedar akronim. Kata Bersinar: Bersih Sehat Inklusif Aman dan Ramah Anak memang tidak terpilih menjadi judul panduan oleh kelompok 4B yang difasilitasi Zamzam. Namun demikian, saya senang dan bangga dengan keberanian anggota 4B memilih judul Sekolah Ramah Anak. Paparan bu Elvy Asdep Pemenuhan Hak dan Pendidikan Anak KPPPA mengenai perubahan kondisi sekolah sejalan dengan harapan dan praktik baik di sekolah sehat, adiwiyata, dst.

Kampanye dan advokasi pemenuhan hak pendidikan anak melalui Sekolah Ramah Anak sudah mulai menapak. Insya Allah seluruhnya demi kepentingan terbaik anak untuk tumbuh kembang sesuai minat, bakat, dan kemampuannya.

image

Konsekuensi bukan Sanksi

“Pendisiplinan bukan penghukuman tapi pemulihan, “kata Santoso membuka presentasinya kemarin pagi. Selama ini tidak sedikit guru dan tenaga kependidikan kita menganggap bahwa anak perlu diberi sanksi untuk setiap pelanggaran. Penyalahgunaan narkoba, hamil di luar nikah, melecehkan guru di media sosial, terlambat masuk kelas, dan pelanggaran lainnya yang menyebabkan anak mendapat poin 100 atau lebih pasti diakhiri dengan dikeluarkannya anak dari sekolah. Bahkan tidak sedikit guru yang menganggap bahwa anak pasti ngelunjak jika Sekolah Ramah Anak diterapkan. Gembira sekali mendengarwakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan dari NTT memgatakan bahwa sekolah bukan lembaga hukum jadi tidak dapat memberikan sanksi tapi konsekuensi. Ia menegaskan kembali hal tersebut ksaat kami mereview praktik baik penanganan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba di kelompok 1B. Hal ini sejalan dengan penjelasan Santoso wakil ketua KPAI saat menjawab pertanyaan perwakilan dari Gorontalo pada sesi diskusi panel pertama. Beberapa guru BK dan Wakasek Kesiswaan mulai meyakini jika tiap butir tata tertib sekolah dirumuskan bersama peserta didik, maka peserta didik akan memiliki kesadaran untuk menegakkan dengan segala konsekuensinya. Hal ini mengemuka dalam diskusi kelompok 1B dan 4B yang saya amati.

image

Saya memutuskan kembali ke kelompok 1B setelah memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak benar-benar menjadi pertimbangan utama di kelompok 4B. “Partisipasi anak dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah sangat diperlukan. Tidak bisa hanya sekadar memberikan usulan terkait kegiatan OSIS saja, “ujar salah satu anggota kelompok 4B. Saya menegaskan kembali bahwa konsekuensi logis memilih nama Sekolah Ramah Anak adalah adanya kepastian dan keterjaminan pemenuhan 31 hak dan perlindungan anak di sekolah.

Penanganan Penyalahgunaan NAPZA

Dua jam pertama dalam diskusi kelompok 1B diisi dengan mengumpulkan contoh kasus, pencegahan dan mekanisme penanganan penyimpangan perilaku di sekolah tempat anggota kelompok bekerja. Kelompok 1B bertugas menyusun mekanisme penanganan terhadap siswa. Dokumen UU yang disiapkan panitia masih teronggok rapi di depan meja masing-masing. “Bu, tolong kembali ke kelompok 1B ya, kami perlu mendapatkan arahan untuk mereview praktik-praktik di sekolah, “kata seorang Bapak yang duduk di meja sebelah kami saat makan siang tadi. “Kami tidak tahu cara menyusun SOP dalam mekanisme penanganan terhadap siswa dengan dokumen ini, “ibu Robiyatun notulen kelompok 1B sambil menunjuk 1 bundle UU di hadapannya. Teman-teman sekelompoknya masih belum banyak yang hadir. “Coba kita lihat penanganan peserta didik korban NAPZA. Ternyata keputusannya dikeluarkan. Jika ini diterapkan, apakah ada pelanggaran hak anak menurut UU Perlindungan Anak?” pertanyaan ini sengaja saya ajukan sambil membuka flipchart yang tersedia. Diskusi kelompok 1B pun mengalir dinamis mengarah pada penegakan prinsip-prinsip hak anak.

Kedua fasilitator kelompok 1B benar-benar powerfull. Kata-kata “anak dikeluarkan” diganti dengan komitmen untuk tetap memastikan keberlanjutan anak menikmati hak atas pendidikan dan tumbuh kembang setelah mendapatkan pemulihan akibat penyalahgunaan narkoba. Meskipun keputusannya anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba tetap dikembalikan kepada orang tua namun guru dan tenaga kependidikan di sekolah sepakat untuk memastikan hak-hak anak atas pendidikan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang,serta partisipasi anak dalam penerapan konsekuensi dalam tata tertib sekolah.

Norma Bernegara

Zamzam dan Sufit berkali-kali menyampaikan dinamika asistensi yang dilakukan selama mereka mempersiapkan pengintegrasian Sekolah Ramah Anak ke dalam Raker Kesiswaan yang sudah disiapkan Direktorat PSMA. Dalam obrolan makan siang tadi, saya mengingatkan Zamzam tentang mimpi Arlian dan Devita tentang Global Student Union Movement serta kegembiraan saat kami mendampingi korban UN 2008 yang membentuk Gerakan Siswa Bersatu.

Susi Fitry: “Gejala umum penolakan bahkan anti HAM membuatku merasa aneh. Padahal hampir semua kebijakan pendidikan sebenarnya mengedepankan HAM. Ini tantangan besar. Literasi bangsa kita terhadap norma-norma bernegara dalam UU yang ada benar-benar parah ya.”

Saya: “Saya merasa mendapatkan alasan yang tepat saat Hilmar Farid menyampaikan pentingnya mengedepankan budaya inklusif. Budaya unggul yang diterapkan di sekolah menuntut kompetisi yang ketat dan tidaj menyisakan ruang untuk membangun kesadaran berwarga negara yang menjunjung keadilan sosiak bagi seluruh warga negara. Saya pikir penajaman visi Kemdikbud untuk mewujudkan ekosistem pendidikan berdasarkan gotong royong layak untuk kita usung bersama. “

Kutipan obrolan makan siang yang produktif bersama Litbang KerLiP menambah kegembiraan saya menyaksikan indahnya tumbuh bersama Zamzam menyiasati segala keterbatasan sumber daya KerLiP. Jelang 17 tahun gerakan KerLiP jadikan Indonesia lebih Bersinar siap untuk kaderisasi.

Insya Allah

image