Kampanye dan Advokasi

HASIL RAPAT KERJA
BIDANG KESISWAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
Bandung, 24-28 November 2015

Rapat Kerja Bidang Kesiswaan Sekolah Menengah Atas telah dilaksanakan pada tanggal 24-28 November 2015 di Bandung diikuti oleh 160 peserta yang terdiri dari: wakil kepala bidang kesiswaan, guru bimbingan dan konseling, kepala bidang/seksi bidang pendidikan menengah dari 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Rapat Kerja Bidang Kesiswaan SMA dilaksanakan dengan tujuan untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman terbaik, berdiskusi dan urun rembug tentang pembinaan kesiswaan sebagai bahan masukan untuk mengambil kebijakan dan program peserta didik yang lebih terencana dan terukur dengan baik. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pendidikan karakter peserta didik sekaligus memperkuat ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan.

Setelah kami berembug dalam suasana yang sangat produktif, berikut kami sampaikan kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, pokok-pokok hasil rapat yang telah kami peroleh, sebagai berikut:

1. Menyusun mekanisme perlindungan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya:

a. Anak perlu dilibatkan dalam penyusunan dan pelaksanaan tata tertib sekolah yang mengacu pada undang-undang.
b..Guru dan tenaga pendidikan bertekad untuk mewujudkan sekolah ramah anak tanpa kekerasan, diskriminasi, perseteruan antar kolega dan perselingkuhan.
c. Menerapkan disiplin positif dalam menangani permasalahan kesiswaan
d. Perlu alur dan SOP yang jelas dalam menangani kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainya demi kepentingan terbaik anak

2. Melakukan revitalisasi peran dan Fungsi bimbingan Konseling, diantaranya;

a. Perlunya kerjasama yang jelas antara kesiswaan dan BK dalam mengembangkan bakat, minat dan prestasi siswa serta daam mendukung lingkungan sekolah yang kondusif. Karena dari segi aturan Kesiswaan (permendiknas No. 39/2008) dan BK (permendikbud No. 111/2014) sebenarnya sudah selaras dan tidak ada pertentangan sebagaimana yang selama ini dipahami bertentangan.
b. Perlu harmonisasi peraturan antara Permendikbud No. 111 Tahun 2014 (tentang BK pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah) dengan Permendikbud No. 59 Tahun 2014 (tentang Kurikulum SMA/MA) yang ditetapkanterkait jam pelajaran BK sebanyak 2 jam per kelas per minggu secara terjadwal
c. Perlu meningkatkan jumlah guru BK secara proporsional dengan Latar belakang Pendidikan BK di tiap satuan pendidikan
d. Perlu meningkatkan Kompetensi Konselor
e. Perlu pengawasan menyeluruh terkait penyelenggaraan BK komprensif di sekolah baik dari segi tenaga penyelenggara, program yang dikembangkan, sarana prasarana yang mendukung dan dukungan sitem lainnya.
f. Diperlukan alur penanganan masalah terkait perlindungan anak dan alur khusus terkait dengan hukum dari pihak terkait di sekolah, yaitu kepala sekolah, guru BK, wali kelas kesiswaan dan pihak terkait diluar sekolah demi kepentingan terbaik anak.
g. Banyak pasa-pasal penting dalam undang-undang perlindungan anak yang relevan dengan kerja kesiswaan dan BK.
h. Diperlukan tindak lanjut untuk mene

3. Panduan Sekolah Ramah Anak, Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti dan Bela Negara. 

a. Sekolah ramah anak penting untuk diwujudkan secara bertahap dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan positif agar tumbuh kesadaran untuk mewujudkan sekolah ramah anak secara mandiri.
b. Diperlukan pengembangan kapasitas khusus berbasis sekolah untuk menerapkan sekolah ramah anak
c. Mengintegrasikan pengembangan aspek Sekolah Ramah Anak ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

4. Membentuk Sekretariat Bersama Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Sebagai wahana konsolidasi sumber daya untuk penanganan secara tersistem

5. Menyusun dan menjalankan rencana aksi kesiswaan nasional 2015 – 2019 dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengembangan sekolah ramah anak.

a. Perlu konselor/satgas sebaya anti kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta menampung masalah anak
b..Raker kesiswaan perlu dilaksanakan setiap tahun
c. Tantangan birokrasi dalam melakukan penjaringan kesehatan, tes narkoba
d. Bagaimana pengembangan pembinaan menghasilkan prestasi hebat.
e. Pemerintah diharapkan segera membentuk komite pembinaan kesiswaan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tujuan:
i. Meningkatkan lingkungan sekolah yang kondusif dalam memenuhi hak dan perlindungan anak, mengembangkan minat, bakat, prestasi, mencegah dan menangani prilaku siswa yang bertentangan dengan hukum sesuai dengan Undang-undang Sistem pendidikan nasional, UU Perlindungan Anak, undang-undang sistem peradilan pidana anak dan undang-undang lain yang relevan.
ii. Meningkatkan kordinasi dalam ekosistem dengan dilimpahkannya urusanpendidikan menengah ke provinsi secara resmi pada awal tahun 2017

6. Insan Pendidikan khususnya Dinas Pendidikan dan sekolah siap mensosialisasikan dan menjalankan kebijakan sekolah ramah anak dan gerakan penumbuhan budi pekerti.

Demikian hasil rapat kerja bidang kesiswaan yang dapat kami laporkan kepada Bapak Dirjen. Kami berharap hasil ini dapat menjadi bahan masukan yang berharga bagi kita semua terutama bagi pemangku kebijakan dan bagi kami sebagai pendidik di sekolah. Hasil ini juga kami harapkan dapat ditindaklanjuti dan menjadi pedoman terutama bagi kami para guru sehingga kami bisa memberi layanan terbaik bagi anak-anak kita di sekolah.

Terimakasih atas perhatiannya .

Bandung, 27 November 2015.
Wakil Peserta

Advertisements