Keluarga Peduli Pendidikan dan Percepatan Gerakan SRA

Peran fasilitator nasional  dalam Percepatan Gerakan Sekolah Ramah Anak (SRA) sangat penting. “Sebelum Asdep Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya menyelenggarakan pelatihan fasilitator SRA dilaksanakan di Bekasi, saya bersama Zamzam mengandalkan jejaring KerLiP di beragam daerah untuk turut serta mendorong pemenuhan hak atas pendidikan dan perlindungan anak di satuan pendidikan, “kata Ketua Umum Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan yang dikenal dengan nama YantiKerLiP.

Impian KerLiP_Dede Sunarya

Ia menuturkan bahwa kampanye dan advokasi SRA menyisir dari pinggiran, mulai dengan mengembangkan Pendidikan Anak Merdeka di SD Hikmah Teladan,  kampanye dan advokasi Pendidikan Untuk Semua, penguatan homeschooling sebagai model pendidikan alternatif,  advokasi korban Ujuan Nasional, uji materi beberapa kebijakan yang dianggap melanggar konstitusi NKRI seperti UU BHP,  kampanye Sejuta Sekolah dan Rumah Sakit Aman melalui Gerashiaga dan YES for Safer School sampai terlembagakannya Seknas SPAB,  pengembangan MAN Insan Cendekia, Madrasah Bersinar, Sekolah Panutan, Penguatan Pendidikan Karakter di keluarga dan komite sekolah, Gerakan Indonesia Pintar, ELSI untuk Pelopor Komunitas Literasi Sejarah (Kolase) Bangsa, kampanye belajar di luar kelas, dan beragam isu lainnya yang dikemas dalam Gembira bersama KerLiP.

Dari SMAB Menuju SRA

Keterlibatan Kempppa dalam kampanye SMAB (Sekolah/Madrasah Aman Bencana) sejak diluncurkan oleh Menkokesra, Wamendik, Kepala BNPB, Menkes, dan multi pihak yang dipimpin Planas PRB pada 29 Juli 2010 membuka kesempatan bagi DPP KerLiP untuk menghimpun praktik-praktik baik dalam pemenuhan hak pendidikan anak dan perlindungan anak di satuan pendidikan. Tanggapan miring dari berbagai pegiat hak atas pendidikan tidak menghalangi Yanti untuk mengajak DPP FGII,  IGI Maros, dan mitra kementerian/lembaga lainnya untuk mendorong komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan SRA sebagai salah satu indikator Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA).

Kegigihan Deputi Tumbuh Kembang Anak untuk menetapkan istilah “Sekolah Ramah Anak” menjadi faktor pendorong utama seiring dengan percepatan KLA. Kajian dan pengembangan yang dilakukan Manajer Litbang KerLiP terutama dalam setiap kegiatan yang mendapat dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah,  lembaga donor, donatur, maupun perusahaan menjadi bahan utama dalam keseluruhan kampanye dan advokasi SMAB menuju SRA. Zamzam,manajer Litbang KerLiP,  tetap mengawal SMAB sebagai TA Direktorat PKLK yang ditempatkan di Seknas SPAB yang dipimpin Direktur PKLK, Ibu Rena. Ia juga memperluas jangkauan di Direktorat PSMA dan PSD. Saat ini perluasan ke ujung tombak pendidikan, guru,  mulai dilaksanakan seiring dengan pindahnya bu Rena menjadi Direktur Pembinaan Guru Dikmen.

Para Fasilitator SRA

Para fasilitator SRA yang dilatih Kempppa di Bekasi terus bergerak memperluas jangkauan. Penetapan fasilitator SRA melalui SK yang ditandatangani Deputi Tumbuh Kembang Anak, serta surat tugas sebagai vocal point di daerah masing-masing menjadi sumber daya penting dalam percepatan gerakan SRA, antara lain:

1. Bagus Dibyo di Sulawesi Selatan (Maros, Pangkep, Takalar, Gowa),  Sulawesi Barat,  NTB (Bima,Dompu, Lombok Barat, Lombok Timur, Mataram,  Papua (Jayawijaya) Jabar, Kota Bandung

4. Iriansyah dan Ekasari di Jabar (kota dan Kabupaten Bandung⁩, Garut, Sumedang, Purwakarta, Cimahi, Cirebon, Sukabumi, Bekasi, Depok)

5. Dr. Sowiyah Unila⁩ di Lampung (Metro dan Lampung Selatan

6. Ashari di Kabupaten Pringsewu

7. Tety Sulastri di Maluku,  Jatim,  Sulbar

8. Rudi di Kaltim

9. Zamzam di Banten dan Kota/Kab Tasik

“Saya sedang mengawal penerbitan surat dukungan terhadap percepatan SRA  dari Kemdikbud di Ditjen Dikdasmen dan GTK, Surat yang diterima oleh Sekjen Kemdikbud didisposisikan kepada Dirjen Paudikmas,  Dirjen Kebudayaan, Kabiri PKLN, dan Kabiro KLM. Secara paralel, komitmen Menkopolhukam untuk mengeluarkan surat edaran kepada Gubernur, Bupati/Walikota sebagai tindak lanjut pencanangan Gerakan Indonesia Tertib melalui SRA di Surakarta  terus dikawal Bu Elvi dan Pak Agus dari Kempppa, “ujar YantiKerLiP menutup obrolan kali ini.

 

Advertisements

Percepatan Gerakan SRA melalui Pelembagaan Sekber SRA

Pengumpulan paktik baik pemenuhan hak dan perlindungan anak di satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam menyusun kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA), antara lain Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS), Kantin Sehat,  dan beragam usaha kesehatan sekolah yang diatur dalam peraturan Mendikbud, Menag, Mendagri dan Menkes,  lalu Sekolah Adiwiyata, sekolah hijau, dan beragam upaya yang dilaksanakan oleh KLHK terkait penanaman budaya dan peduli lingkungan hidup, sekolah siaga bencana,  sekolah/madrasah aman bencana yang dihimpun dalam Satuan Pendidikan Aman Bencana,  Kantin jujur, tunas integritas, dan pendidikan antikorupsi, sekolah antikekerasan, lingkungan inklusif dan ramah pembelajaran (LIRP), Madrasah Bersinar (Bersih,Sehat, Inklusi, Aman,dan Ramah Anak), dst.

“Sekolah Ramah Anak bukan program baru. Satuan pendidikan yang menerapkan SRA berupaya mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang anak selama berada di sekolah/madrasah, “kata Elvi Hendrani, Asdep Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya, Deputi Tumbuh Kembang Anak, KPPPA dalam pertemuan koordinasi percepatan gerakan SRA. “Ada 3 strategi dalam percepatan gerakan SRA yang perlu kita siapkan bersama-sama. Kami sudah mengirimkan permohonan surat dukungan Kemdikbud,  Kemenag,  dan Kemdagri. Dukungan yang dimaksud adalah program dan kegiatan rutin yang mendukung percepatan gerakan SRA, seperti sekolah rujukan, pelatihan guru, satuan pendidikan aman bencana, BOS, DAK,  penilaian kinerja guru, dst. Kami juga menyiapkan tapat koordinasi finalisasi draft MoU, SK Sekber SRA, Peta Jalan Percepatan Gerakan SRA menindaklanjuti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Harapannya diikuti oleh perwakilan dari semua direktorat terkait di Kemdikbud, Kemenag, Kemdagri,dan Kempppa bersama Tim Fasilitator SRA Nasional yang berasal dari Perkumpulan KerLiP, FGII, IGI, dst, ” Elvi menjelaskan dalam perjalanan menuju NTB.

Penandatanganan MoU dengan Gubernur dan Bupati/Walikota merupakan strategi pertama dalam Percepatan gerakan SRA yang dilaksanakannya mulai hari ini di NTB, Sulawesi Selatan terutama di Maros, Pangkep, Takalar. Menyusul kemudian Lampung terutama Metro, Pringsewu,  dan Lampung Selatan. Secara paralel, KerLiP sebagai tim fasilitator SRA Nasional menyiapkan di Maluku Utara khususnya Halmahera Barat dan Ternate,  Jawa Barat,  Sumatera Utara,  Banten, dan Riau melanjutkan kampanye #BelajardiLuarKelas. Sedangkan FGII di  DKI Jakarta, Maluku,  dan Jawa Timur.

Menelusuri Lorong Advokasi

20170823_113137.jpg

“Pengalaman belajar KerLiP dalam Pelembagaan Seknas Sekolah Aman yang kini menjadi Seknas SPAB serta pembentukan tim Fasilitator SRA dan  tim penilai adiwiyata mandiri bersama K/L/D/I menuntun kami dalam pelembagaan Sekber SRA sebagai salah satu strategi percepatan gerakan SRA yang dikedepankan bu Elvi, “ujar Yanti Sriyulianti,  Ketua Umum KerLiP,  yang juga fasilitator SRA Nasional.  Yanti juga menjelaskan bahwa dalam upaya pelembagaan Sekber SRA ini,  ia kembali menelusuri lorong-lorong di Gedung C,  E, dan D Kembikbud.  Secara paralel sahabat KerLiP juga memanfaatkan wag untuk memperluas jangkauan kampanye belajar di luar kelas.

Kolaborasi di Sekber SRA

Kabar gembira dari Deli Serdang tentang penguatan Gerakan Mewujudkan Sekolah Ramah Anak Bersama Orangtua dan Sekolah/Madrasah (MeSRA Bertuah) melalui liputan sahabat keluarga dan pelembagaan Tim Pelaksana SRA di satuan pendidikan yang memperkuat tim yang sudah ada; TP UKS, Adiwiyata, Bindikel, dst.

Kemitraan khas KerLiP dengan Direktorat Bindikel memperkuat basis gerakan dengan terlaksananya sosialisasi pendidikan pencegahan TPPO di Kabupaten Bandung, pelatihan PPK untuk komite sekolah di Jabar, Sulselsulbar,  dan Riau. Pelembagaan Seknas SPAB pun makin meluas seiring dengan amanah baru yang dipegang Bu Rena sebagai Dorektur Pembinaan Guru Dikmen. Ide Kolaborasi juga(Konferensi Anak, Remaja, Kawula Muda bantu Orangtua Rayakan Literasi) mendapat sambutan yang menggembirakan. Belajar di luar kelss dan Kolaborasi masuk menjadi kegiatan utama di Sekber SRA. Direktorat Guru Dikmen dan Direktur PSMA menyambut ide yang diinisiasi berzama Subdit Arema Ditbindikel tersebut.

 

KPAI Mendukung Sosialisasi Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

“Tahun 2017 Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditangani Polda Jabar sebanyak 21 kasus, saat ini di bulan ke-9, sudah 17 kasus. Hari ini saja petugas kami sedang menangani kasus di Tasik, korbannya masih usia anak, “ujar Kompol Euis Yuningsih, Kanit trafficking Polda Jabar saat menerima kedua perempuan Komisioner KPAI. Ai Maryati, Komisioner Eksploitasi dan Trafficking KPAI bersama Susianah Affandi, Komisioner Anak dalam situasi darurat KPAI didampingi YantiKerLiP, Tim PokjaTindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) Kemensos melakukan pengawasan penanganan korban perdagangan orang di Batam berkoordinasi dengan P2TP2A Jabar sejak Senin, 11 September 2017.

Sebelumnya, Ketua Paguyuban Pasundan, Prof . Didi Turmuzi dan 2 pengacara bantuan hukum  Paguyuban Pasundan datang ke P2TP2A untuk menengok anak korban pergadangan orang dari Bogor, Jawa Barat yang mereka serahkan kepada DP3AKB Jabar.  “Kami sudah menyerahkan korban perdagangan orang (KPO)   kepada P2TP2A Jabar yang dijemput DP3AKB ke Batam. Selain kedua anak KPO tersebut, kami juga mengharapkan penanganan KTA dari Kabupaten Sukabumi yang mengalami trauma berat,”kata Imas staf DP3AKB Jabar dalam pertemuan pendahuluan dengan Dinas Sosial Jabar, DPD KerLiP Jabar, Tim Pokja TPPO KTPA Kemensos, P2TP2A dan Paguyuban Pasundan. Rini dan Fika dari P2TP2A menjelaskan bahwa hasil assesmen yang dilakukan oleh psikolog klinis P2TP2A pada hari Sabtu akan keluar pada Rabu, 13 September 2017.  “Kepala RPTC Kemensos siap menjemput anak-anak KPO dan KTA untuk mendapatkan penanganan psikososial yang intensif, apalagi kedua anak tersebut menjadi saksi korban, “ujar YantiKerLiP sebelum beranjak menemui KPO dan KTA di shelter P2TP2A.

Pertemuan koordinasi dengan KPAI berjalan lancar ditutup dengan rekomendasi untuk menindaklanjuti rencana penguatan pengawasan pencegahan dan penanganan TPPO dan KTPA.

 

20170911_153514.jpg

Sosialisasi Pendidikan  Pencegahan TPPO

“Kepala BP3AKB Jabar menjadi narasumber yang memaparkan praktik baik dalam Rapat Koordinasi yang kami laksanakan pada 2015 dan dihadiri oleh Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keseriusan Jawa Barat dalam pencegahan dan penanganan TPPO dan KTPA patut diacungi jempol.  Jabar Tolak Kekerasan dengan Sekolah Ramah Anak adalah salah satu upaya yang strategis yang dipimpin langsung oleh Ketua P2TP2A Jabar, Ibu Nety Prastyani. Bahkan Dinas Pendidikan Jawa Barat sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Ramah Anak, “kata YantiKerLiP yang juga fasilitator SRA Nasional dalam pertemuan koordinasi di P2TP2A. YantiKerLiP juga mengundang Ipik Sumpena dari Dinsos Jabar dan  DP3AKB Jabar untuk menerima kedatangan KPAI di P2TP2A Jabar siang itu.

Kehadiran KPAI dalam upaya pengawasan penanganan TPPO bertepatan dengan Sosialisasi Pendidikan Pencegahan TPPO yang dilaksanakan DPC KerLiP Kabupaten Bandung pada 12-13  September 2017 dengan dukungan dana dari Direkrorat Pendidikan Keluarga Dktjen Paudikmas Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Keduanya menyempatkan hadir di Gedung Korpri Soreang dan menyampaikan peran penting KPAI dalam melakukan pengawasan dan mediasi terkait TPPO dan KTPA. “Perjalanan panjang saya sebelum terpilih menjadi salah satu Komisiomer di KPAI sangat lekat dengan Kabupaten Bandung. Saya pengurus PMII Kabupaten Bandung dan menyelenggarakan sekolah alternatif di Jelekong Cungkring kabupaten Bandung. Saya, Komisioner Eksplotasi dan Traffickinv dan Ibu Komisoner Susianah Affandi sangat mendukung kegiatan sosialisasi pendidikan pencegahan TPPO yang dilaksanakan KerLiP Kabupaten Bandung dengan dukungan multipihak. Terima kasih kepada Ibu YantiKerLiP yang juga anggota Tim Pokja TPPO dan KTPA Kemensos. KerLiP terkenal dalam upayanya mendorong pemenuhan hak atas pendidikan dan hak anak di tingkat nasional, “kata Ai Maryati dalam sambutannya.

Dukungan KPAI juga disampaikan oleh Susianah Affandi, “Apapun yang terkait anak pasti diintegrasikan oleh Ibu YantiKerLiP di pendidikan, “kata Komisioner Anak dalam Keadaan Darurat KPAI tersebut yang juga anggota Tim Pokja TPPO KTPA Kemensos. Kedua perempuan yang bekerja efektif di KPAI sejak bulan lalu ini mengakhiri kunjungannya di markas PMII Kabupaten Bandung. Keduanya didaulat menjadi narasumber  Diskusi Terfokus bertema KPAI Mendengar: Hentikan Kejahatan Seksual.Anak sejak dalam Pikiran.