Berserah Diri

Manusia berencana Allah jua yang Menentukan.

[05/03 05:40] Teh Aas KERLiP: Ibuu aas demam
[05/03 05:40] Teh Aas KERLiP: Tadi malam kan hujan2an
[05/03 05:41] Teh Aas KERLiP: Gimana ini? 😭😭😭
[05/03 06:01] yanti kerlip: Astaghfirullah
[05/03 06:02] Teh Aas KERLiP: 😭😭😭
[05/03 06:02] Teh Aas KERLiP: Ini menggigil bgt
[05/03 06:02] yanti kerlip: Sampaikan ke teh wiwin ya
[05/03 06:02] yanti kerlip: Nanti fitry aja dech
[05/03 06:02] Teh Aas KERLiP: Aas sudah buatkan power poitnya
[05/03 06:02] Teh Aas KERLiP: Aas kirim yaaa bu
[05/03 06:02] yanti kerlip: Ok
[05/03 06:03] Teh Aas KERLiP: Kalau nanti aas redaan
[05/03 06:03] Teh Aas KERLiP: Aas pergi
[05/03 06:03] yanti kerlip: Cepat sembuh ya
[05/03 06:03] Teh Aas KERLiP: Iya ibu makasih
[05/03 06:03] Teh Aas KERLiP: Maaf
[05/03 06:03] Teh Aas KERLiP: 🙏🙏😭😭
[05/03 06:09] yanti kerlip: Mandi air panas ditetesi minyak kayu putih agak banyak As
[05/03 06:09] yanti kerlip: Minum wedang jahe
[05/03 06:09] yanti kerlip: Tidur
[05/03 06:09] yanti kerlip: Sangat membantu
[05/03 06:10] yanti kerlip: Jangan dipaksakan bekerja apapun
[05/03 06:10] yanti kerlip: Tubuh minta rehat
[05/03 06:22] yanti kerlip: Ibu sdh minta bu Sari nemenin
[05/03 06:25] Teh Aas KERLiP: Ibu maafinnn
[05/03 06:25] Teh Aas KERLiP: 😭😭😭
[05/03 06:26] Teh Aas KERLiP: Kalau kuat aas pergi
[05/03 06:26] Teh Aas KERLiP: Ini muka merah mata keluar air mulu.. Menggigil
[05/03 06:26] yanti kerlip: Iya ngga apa2 As
[05/03 06:26] yanti kerlip: Ibu ambil alih lagi ya
[05/03 06:26] yanti kerlip: Bahannya sdh diemail?
[05/03 06:26] Teh Aas KERLiP: Ibu pelukkkkkk
[05/03 06:26] Teh Aas KERLiP: Sudah
[05/03 06:31] yanti kerlip: Aas rehat dulu
[05/03 06:31] yanti kerlip: Biar ngga kelamaan
[05/03 06:32] Teh Aas KERLiP: Pelukkk
[05/03 06:32] Teh Aas KERLiP: [3/5, 06:22] Save Kak Wina: Makan siang dlu dgn kita jam 12an
[3/5, 06:23] Save Kak Wina: Lokasinya di lembang asri resort, jln kolonel masturi
[3/5, 06:23] Save Kak Wina: Km 4
[3/5, 06:24] Save Kak Wina: Masuknya bs Dari teinal ledeng
[3/5, 06:24] Save Kak Wina: Atau Dari lembang
[05/03 06:32] yanti kerlip: Studi kasusnya sudah?
[05/03 06:33] Teh Aas KERLiP: Studi kasusnya kak wina minta yg sesuai interest mereka bu
[05/03 06:33] Teh Aas KERLiP: Di arahkannya ke video dan riset

Contoh studi kasus pekerjaan terburuk anak.

TEMPO.CO, Jakarta –  Kepolisian Sektor Tanjung Duren mengungkap sebuah pabrik yang mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Kepala Polsek Tanjung Duren Komisaris Polisi Firman Andreanto mengatakan pabrik itu mempekerjakan puluhan orang. “Ada sekitar 20 orang pekerjanya,” kata dia di Polsek Tanjung Dureng, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2013.

Firman mengatakan pabrik yang terletak di bantaran Kali Sekretaris itu sudah beroperasi lebih dari lima tahun. Saat digerebek, pabrik itu sedang menjalankan aktivitasnya seperti biasa. “Tadi siang digerebek oleh polisi,” katanya.
Setelah diselidiki, pabrik dengan nama perusahaan PT Laba Sari itu merupakan perusahaan yang memproduksi ikan nugget. Pabrik yang berupa rumah tinggal dua lantai biasa itu digunakan untuk kegiatan produksi sehari-harinya. Pemiliknya adalah warga negara Indonesia bernama Tio Tju Meng, 60 tahun.
Saat pemeriksaan, polisi mendapati enam anak yang masih berusia di bawah 17 tahun. Mereka pekerja yang mengolah dan membungkus nugget tersebut. Mirisnya, mereka pun dibayar dengan upah jauh di bawah Upah Minimum Provinsi. Rata-rata mereka digaji Rp 450 ribu- 750 ribu per bulan. Padahal, UMP DKI tahun ini besarnya Rp 2, 2 juta.
Adapun sisanya, kata Andre, sudah memenuhi syarat untuk bekerja. “Tapi saat mulai bekerja mereka masih d bawah umur karena sudah bekerja bertahun-tahun,” ujarnya. Hingga saat ini, polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut. Kasusnya kini dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

JAKARTA, KOMPAS.com – Jumlah pekerja anak atau berusia di bawah 15 tahun di Indonesia cukup tinggi. Sementara itu lebih dari dua pertiga orang muda memasuki dunia kerja dengan bekal pendidikan dasar atau kurang. Demikian laporan yang disampaikan Understanding Children’s Work (UCW), yang merupakan kemitraan antara ILO, UNICEF, dan Bank Dunia yang bertajuk Memahami Pekerjaan yang Dilakukan oleh Anak dan Pekerja Muda: Kondisi Indonesia, di gedung Bapenas, Jakarta (20/6/12).
Laporan menunjukkan sebanyak 2,3 juta anak berusia 7-14 tahun merupakan pekerja anak di bawah umur. Mereka tidak dapat menikmati hak-hak dasar atas pendidikan, keselamatan fisik, perlindungan, bermain, dan rekreasi.

Perlindungan Pemerintah terhadap bentuk pekerjaan terburuk dari pekerja anak diatur dalam  Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002, yang menunjukkan kategori bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dari pekerja anak.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment the Abolition of Forced Labour atau Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja Tahun 1973.  Konvensi ini bermaksud menetapkan suatu naskah umum mengenai batasan umur yang secara berangsur-angsur akan menggantikan naskah-naskah yang ada yang berlaku pada sektor ekonomi yang terbatas. Alenia keempat pembukaan Konvensi ini bertujuan menghapus anak sebagai pekerja pada kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition anil Intermediate Action for the Elimination of The Worst Forms of Child Labour Atau Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Pada Anak Tahun 1999, memandang perlu adanya instrumen ketenagakerjaan yang baru untuk menghapus bentuk-bentuk pekeriaan terburuk bagi anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan jndang-undang organik tentang perlindungan hak asasi manusia dari UUD 1945 hasil amandemen IV. Rumusan mengenai hak anak disebutkan dalam pasal 52 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Selain itu pasal ini juga menyebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia sehigga demi kepentingan anak, hak tersebut harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 64 berbunyi: “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”.

Pasal 65 berbunyi: “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.
Konstitusi Sebagai Pelindung HAM
Dalam fungsi ini bahwa konstitusi memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan hak-hak kebebasan warga negara. Rumusan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan  bahwa secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin.

TEMPO.CO, Jakarta – Ada delapan prinsip dan 39 kriteria RSPO yang merupakan standar global tata kelola perkebunan yang disusun berbagai pemangku kepentingan di sepanjang rantai pasok minyak sawit untuk mendefinisikan sawit berkelanjutan. Antara lain, komitmen terhadap transparansi, tanggung jawab lingkungan, dan konservasi kekayaan alam serta keanekaragaman hayati. Lalu, bertanggung jawab atas karyawan, individu, dan komunitas yang terkena dampak perkebunan dan pabrik. Serta pengembangan perkebunan baru yang bertanggung jawab.

Dalam prakteknya, pembuatan kebun itu banyak terjadi di hutan primer, hutan rawa, dan lahan gambut yang kaya oksigen. Sepuluh persen deforestasi atau penggundulan hutan di Malaysia dan Indonesia sepajang 1990-2010 dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit. Sekitar 600 ribu hingga 1 juta hektare kawasan hutan dikonversi menjadi perkebunan sawit setiap tahun di Indonesia. Luasnya saat ini 8 juta hektare, dan akan naik menjadi hingga 13 juta hektare pada 2020.

Tak hanya itu, hak atas persetujuan bebas, didahulukan, dan diinfomasikan (free, prior, informed and consent, FPIC)–yang sentral dalam prinsip dan kriteria–banyak dilanggar oleh perusahaan yang tergabung dalam RSPO. Hasil studi kasus di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamerun, Republik Demokratik Kongo, dan Liberia, yang dipublikasikan Kamis pekan lalu di Medan, menunjukkan pelanggaran itu.

Salah satu kasus terjadi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Di tempat ini, tim peneliti menemukan kolusi manipulasi konsep hak adat oleh staf dari PT Agrowiratama, anak perusahaan kelompok Musim Mas.

Perusahaan lebih memihak elite lokal daripada masyarakat penggarap lahan Melayu setempat. Salah satu responden, Resmiati, ibu rumah tangga yang tinggal di Desa Beringin, menjelaskan bahwa kepala desa menawar harga tanahnya Rp 1,5 juta, dia menolak dan berkukuh harganya Rp 3,5 juta.

“Sebab, tanah sangat berharga bagi kami orang kecil ini. Jika kami mau kelapa sawit, kami akan tanam sendiri dan kami tidak mau orang lain mengambil tanah kami untuk menanam kelapa sawit,” katanya. Jika ia mampu mewariskan tanah ke anak-cucunya, “Tanah akan menjamin sumber penghidupan anak saya, bukan uang. Sebab, uang tidak pernah cukup. Tanah adalah jaminan sumber penghidupan yang paling aman,” katanya.

Riset juga menemukan, banyak produsen sawit anggota RSPO yang beroperasi di tujuh negara tersebut melanggar hak-hak masyarakat adat dan warga lokal di kawasan hutan dan lahan gambut. Menurut Marcus Colchester, Penasihat Kebijakan Senior FPP, di balik kegagalan “praktek terbaik sukarela” ini, ternyata hukum dan kebijakan nasional juga menolak atau mengabaikan hak-hak tanah masyarakat adat dan masyarakat lokal.

Dalam berlomba cepat menggalakan investasi dan ekspor, kata Marcus, pemerintah menginjak-nginjak hak-hak rakyat mereka sendiri. “Para investor, pengecer, pabrik pengolah barang jadi, dan pedagang dunia harus tegas meminta minyak sawit yang bebas konflik, dan pemerintah nasional harus memperbaiki permainan mereka serta menghormati hak-hak masyarakat,” kata Marcus, doktor antropologi lulusan Universitas Oxford, Inggris.

Norman Jiwan, Direktur Eksekutif TuK Indonesia, mengakui RSPO telah menetapkan standar yang baik. Namun banyak perusahaan anggota tidak memenuhi janji-janji di atas kertas tersebut. Dia menilai RSPO masih dapat memenuhi tantangan ini jika mampu memberi pemulihan atas berbagai dampak perusahaan anggota terhadap masyarakat. Karena itu, ia menambahkan, kredibilitas organisasi RSPO menjadi taruhannya

[05/03 06:45] Bu Sari KerLiP Bandung: Sy tambahkan ke presentasi ya bu
[05/03 06:46] yanti kerlip: Nanti kita ajak anak2 untuk menganalisa dari 4 prinsip hak anak
[05/03 06:46] yanti kerlip: Iya Bu
[05/03 06:46] yanti kerlip: Kasus Sawit paling terlihat dr prinsip kepentingan terbaik anak dan kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak
[05/03 09:47] yanti kerlip: Ini alokasi dan pengaturan waktinya
[05/03 09:47] yanti kerlip: Saya khawatir batuk flunya masih menular
[05/03 09:47] yanti kerlip: Bu Sari handle dg Syahna ya
[05/03 09:50] yanti kerlip: [05/03 09:28] yanti kerlip: Saya dan bu Sari yg hadir ya teh
[05/03 09:49] yanti kerlip: Maksudnya Syahna dan Bu Sari yg hadir ya
[05/03 09:49] yanti kerlip: Tadi pagi rasanya sdh reda tapi ternyata baru demamnya yg reda…batuk flu nya masih berat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s