Notulen Workshop Ujicoba Modul ToT SRA Hari ke #2

image

Pertemuan di hari kedua diawali dengan perkenalan masing-masing peserta karena ada wajah-wajah baru yang hadir. Kemudian dilanjutkan oleh paparan kelompok 1 hasil diskusi yaitu prinsip non diskriminasi dan tata kelola yang baik. Beberapa permasalahan pada jenjang SD dipaparkan, peserta workshop pun menambahkan permasalahan yang ada di jenjang SMA, contohnya pada penerimaan siswa baru biasanya penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa orang tua ikut campur untuk menentukan keinginan anak. Hal ini termasuk perampasan hak karena orang tua mendominasi keinginan anak untuk memilih penjurusan di SMA.

Prinsip non diskriminasi bahwa tidak ada pembeda antara anak yang satu dengan anak yang lain dalam menerima layanan, baik dari status sosial, latar belakang, kondisi fisik, dan lain-lain. Sekolah memberikan layanan pendidikan yang sama dan memberikan situasi yang kondusif. Hak untuk mengembangkan potensi diri anak salah satunya dengan menciptakan lingkungan yang kondusif. Dalam program dikdasmen terdapat program budi pekerti yaitu mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah, hal ini harus didukung untuk menghindari orang tua yang suka booking tempat duduk bagi anak-anaknya di kelas.

Prinsip selanjutnya yaitu kepentingan terbaik bagi anak termasuk di dalamnya jenis layanan untuk anak contohnya layanan bagi anak disabilitas. Dalam prinsip nondiskriminasi, anak-anak berhak memperoleh layanan sesuai UU. Contoh lainnya anak yang mengalami hambatan geografis dan sosial seperti anak korban konflik. Semua itu membutuhkan layanan khusus, sehingga kemendikbud menyelenggarakan pendidikan layanan khusus. Prinsip SRA saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.

Kelompok dua memaparkan prinsip kedua yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Semua keputusan yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan apa yang terbaik bagi anak. Semua program yang bermanfaat bagi anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaiknya. Kekerasan dilakukan oleh guru atau siswa, sudah terekspos ke luar sekolah sehingga anak dipaksa untuk mengundurkan diri untuk memperbaiki citra sekolah. Hal ini tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Padahal kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan berbagai keputusan. Anak yang berkonflik dengan hukum, semua masih berhak memperoleh layanan dan hak-hak terbaiknya. Kasus lain adalah anak yang hamil diusia sekolah, keputusan yang diambil harus memikirkan kepentingan terbaik bagi anak.

Kelompok empat melanjutkan untuk paparan hasil diskusinya tentang partisipasi siswa. Kerlip diminta untuk fasilitasi kegiatan raker kesiswaan dan BK seluruh Indonesia untuk SMA di Bandung, ketika berbicara tentang tata tertib dsb masalah pendisiplinan dengan tata tertib paling banyak disoroti. Orang tua harus menandatangani di atas materai. Jika terjadi sesuatu maka orang tua tidak bisa menuntut pada pihak sekolah karena sudah menanadatangani di atas materai saat awal penerimaan siswa baru. Padahal sesuatu yang ditandatangani adalah hal yang tidak disepakati lebih dahulu. Anak dan orang tua seharusnya dilibatkan dalam proses penyusunan tata tertib sekolah. Biasanya ada poin-poin pelanggaran tertentu, sehingga ketika poin pelanggaran anak di sekolah mencapai seratus maka langsung dikeluarkan dari sekolah. Aturan-aturan yang ada di sekolah tidak boleh bertentangan dengan aturan baku seperti UU Perlindungan Anak. Di Sisdiknas sudah jelas tercantum bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan adalah nondiskriminasi yang tercantum dalam pasal tertentu.

image

Pak Ismangil dari Asdep Partisipasi anak memberikan gambaran terkait dengan penghargaan sebuah lembaga/institusi terhadap anak. Kita harus memahami bahwa keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak, karena jika anak dilibatkan dalam berbagai kegiatan di sekolah maka anak juga akan memperoleh hasilnya. Semua hal yang berkaitan dengan siswa di sekolah baik itu sarana prasarana atau aktifitas lainnya, seharusnya anak diminta pendapatnya. Contohnya sebelum peraturan sekolah diberlakukan maka alangkah baiknya anak diminta pendapatnya bisa melalui OSIS. Contoh lain adalah pembayaran uang gedung, anak seharusnya ditanya apakah orang tuanya keberatan atau tidak. Orang tua juga seringnya melupakan bahwa kecerdasan spiritual dan emosi tidak kalah penting dengan kecerdasan akademik. Kecerdasan seseorang atau keberhasilannya di dalam masyarakat hanya 20 % didukung melalui kecerdasan akademik. Kecerdasan dan kecerdasan emosi menentukan 80 %.

Alangkah baiknya jika kita memotivasi sekolah untuk menyeimbangkan antara kecerdasan akademik, spiritual, sosial, dan emosi karena biasanya orang tua melupakan bahwa anak membutuhkan waktu untuk bermain dan beribadah bukan hanya bimbingan belajar dan kursus. Orang tua biasanya tidak bisa memberikan keteladanan sehingga anak hanya disuruh tanpa dicontohkan oleh orang tua. Anak punya hak terhadap semua klaster untuk dilibatkan. Hambatan saat ini adalah miskin keteladanan dan anak perlu didengar suaranya baik di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sebuah SRA seharusnya anak yang menentukan, karena belum tentu yang kita anggap baik itu baik juga untuk anak di zaman sekarang.

Kota Layak Anak dibagi menjadi tiga, pertama kelembagaan seperti SDM mulai dari anak, guru, anggaran, dan peraturan, seluruhnya harus paham tentang hak-hak anak. Kedua, fisik/sarana prasarana seperti toilet, laboratorium, studio musik, dan perpustakaan, biasanya kurang memperoleh perhatian khusus. Ketiga adalah non-fisik seperi perlakuan terhadap anak, mendengarkan pendapat anak, membuat peraturan.
Non-fisik biasanya adalah aspek yang paling sulit dilakukan karena belum tentu seluruhnya mengerti tentang hak anak. Sebagai orang dewasa kita harus menanggapi pandangan anak.

image

Kang Zamzam memutar video tentang Raker Kesiswaan dan BK dari masing-masing provinsi. Selanjutnya pemaparan oleh Bu Yanti. Prinsip hak anak, pertama nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, partisipasi. Pengelolaan yang baik dari pemerintah berkaitan dengan pemenuhan hak anak menjadi urusan bersama. Madrasah pertama adalah keluarga khususnya ibu, maka lahirlah keluarga peduli pendidikan. Di negara-negara maju, profesi seorang ibu diberikan tunjangan khusus, seperti asupan gizi dan kehamilannya. Mulai 2010, ada sebuah kampanye tentang sekolah dan rumah sakit aman. Terlihat bahwa ketika bicara tentang aman ternyata bukan hanya aman dari maling, misalnya ada bantuan komputer dikerangkeng dari sisi sarana dan prasarana. Kita harus memahami kepentingan terbaik anak sehingga kebutuhannya bisa terpenuhi. 

Peserta diminta untuk verifikasi komponen yang berkaitan dengan sekolah ramah anak tentang kondisi saat ini dengan kondisi ideal dalam kelompok. Perwakilan kelompok dua pun memaparkan tentang pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak, yaitu guru, guru bimbingan konseling, satuan pendidikan, pembimbing kegiatan ekstrakurikuler, dan orang tua/wali siswa. Saran untuk komponen sekolah ramah anak, pertama adalah media konsultasi diantaranya direct by phone dan kotak saran. Saran kedua adalah e-learning, e-book, training online, dan video tutorial. Ketiga mengenai forum diskusi dan forum seni untuk menggali minat dan bakat siswa. Keempat, kompetisi akademik dan non-akademik seperti kegiatan lomba karya ilmiah dan olahraga. Saran kelima tentang sekolah alam dan sekolah wisata budaya. Keenam, minat, bakat, budaya membaca, dan menulis. Terakhir berikaitan dengan tidak ada taman-taman kreatif untuk menyalurkan ide-ide siswa. 

Poin selanjutnya yaitu sarana dan prasarana SRA, yaitu:
1. Persyaratan keselamatan
Ada zebra cross untuk siswa menyeberang
Bangunan yang aman
Kesehatan
a. Tersedia UKS
b. Kantin sehat dan bebas pewarna tekstil
c. Bebas NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan zat aditif) dan asap rokok

Kenyamanan
Ada petugas keamanan agar siswa merasa terlindungi dari premanisme
Memiliki ventilasi udara yang cukup
Jauh dari kebisingan

Keamanan
memiliki sistem perlindungan dari kebakaran dan bencana lainnya
CCTV
Jalur evakuasi pun diperlukan jika sewaktu-waktu terjadi bencana
Memiliki ruang kreativitas contoh studio band.

Paparan dilanjutkan oleh kelompok 1 tentang penerapan komponen SRA. Pertama kebijakan SRA,
Anti kekerasan, sayang anak
Penyusunan tartib melibatkan seluruh pihak termasuk anak
Sangat tidak setuju dengan bullying dan pemberian hukuman
Poin selanjutnya dipaparkan terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak
Tidak bias gender, sangat penting
Non diskriminatif,
Guru memperhatikan kearifan lokal dan mengajak putra daerah berpartisipasi memperkenalkan budaya tersebut.
Memperhatikan hak anak
Dengan cara menyenangkan

Kelompok 3 memaparkan tentang partisipasi anak. Peserta didik bisa menentukan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat serta melibatkan peserta didik dalam penyusunan RKAS, sanksi diganti menjadi konsekuensi, tata tertib, program kerja kesiswaan, kriteria ketuntasan belajar, kontrak belajar yang disepakati bersama. Selanjutnya adalah poin mengenai partisipasi orang tua, wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni (mendukung SRA), dan pemangku kepentingan lainnya.

Forum SRA di tingkat kota dan kabupaten sedang dikawal seperti forum SRA di tingkat kota dan kab., tim pembina UKS, forum anak, forum CSR, tim pembina adiwiyata, forum pemenuhan hak pendidikan anak, di tingkat nasional ada forum SRA, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga/komunitas peduli anak, individu pemerhati anak, puskesmas ramah anak, komunitas aman bencana, desa 129, P2TP2A, gugus KLA, melibatkan menkominfo terkait internet sehat, siklus perencanaan penganggaran oleh BAPPENAS.

image

Setelah break, dalam pemetaan upaya pemenuhan hak anak. Kang Zamzam meminta peserta workshop memetakan bahaya/ancaman, kerentanan, dan kapasitas yang ada di sekolah.
R = H x V
C
Pentagon assets sbb

Ancaman NAPZA, kurang informasi menjadi faktor yang memperburuk dan meningkatkan ancaman, sekolah bisa bekerja sama dengan BNN terkait upaya rehabilitasi tanpa mencabut hak-hak pendidikan anak (kapasitas).

Ancaman pernikahan usia anak, contoh di Lampung karena kemauan orang tua maka anak ketika menjelang UN diminta untuk menikah dan hak-hak pendidikan otomatis terputus. Pola pengasuhan, pola pengawasan, dan pola pikir menjadi faktor kerentanan. Harus ada penyuluhan bagi orang tua dan anak termasuk di sekolah berkaitan dengan kampanye pencegahan.

Ancaman intimidasi dari lingkungan sekitar. Faktor kerentanannya adalah pengasuhan oleh keluarga mulai menurun dan kesetiakawanan sosial (anak harus dilindungi juga oleh masyarakat). Kegiatan rutin mengenai pengawasan bersama untuk anak (kapasitas).

Pembentukan tim pelaksana di tk. Sekolah dan kabupaten akan dilanjutkan pada workshop selanjutnya.

Notulen ini disiapkan oleh Giovenny


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s