Pemetaan Kebijakan Terkait bidang Pendidikan Sampai 2011

Istilah Pendidikan Ramah Anak disepakati untuk mewadahi satuan pendidikan di Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, program terkait di Kemenkokesra, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan lembaga lainnya. Pedoman Pendidikan Ramah Anak disusun sebagai tindaklanjut kesepakatan bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Pendidikan Nasional, dengan Kementerian Agama, dan dengan Kementerian Sosial terkait pemenuhan hak pendidikan anak.
Satuan pendidikan sebagai pemberi layanan pendidikan yang secara langsung berhubungan dengan anak-anak dan masyarakat baik di jalur formal, nonformal maupun informal berada dalam koordinasi Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah.  Kementerian/lembaga lainnya memastikan adanya jaminan keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup berkelanjutan, tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak terjamin selama anak mengikuti proses pendidikan berdasarkan tugas, pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Disepakati bahwa sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing K/L yang berhubungan dengan pemenuhan hak pendidikan anak, antara lain:

1. Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah memastikan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) supaya anak sehat selama proses pembelajaran, salah satunya dengan pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS) yang terdapat dalam program Sekolah Sehat.

2. Kementerian Sosial dan Pemerintah daerah melalui program kesejahteraan sosial anak untuk menuntaskan masalah sosial dalam pemenuhan hak pendidikan anak.

3. Kementerian Perhubungan dan Pemerintah daerah membuat zona aman sekolah dan rute aman dari rumah ke sekolah.

4. Kementerian Dalam Negeri mengintegrasikan kegiatan Posyandu, PKK dengan pendidikan anak usia dini yang holistik dan integratif.

5. BAPPENAS membuat Strategi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini yang Holistik dan Integratif dan Standar Nasional Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah.

6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui program bina keluarga balita dan anak meningkatkan peran dan kapasitas keluarga dalam memenuhi hak pendidikan anak.

7..Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah menguatkan upaya pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan.

8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan konstruksi gedung dan lingkungan satuan pendidikan supaya anak aman, selamat dan sehat selama proses pembelajaran.

9. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan sosialisasi dan advokasi agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berperan sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing dalam pemenuhan hak pendidikan anak melalui penyusunan kebijakan pendidikan ramah anak.

10. Kementerian komunikasi dan Informasi bersama dengan komisi penyiaran Indonesia dan lembaga sensor melakukan pengaturan tayangan kekerasan dan pornografi serta memprakarsai program internet sehat

11. Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan model-model restorative justice agar anak tetap memperoleh hak atas pendidikan.

12. Kementerian budaya dan pariwisata berperan dalam meningkatkan penanaman niai-nilai luhur dan tradisi bangsa dalam pemenuhan hak pendidikan anak.

Sinergi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan ramah anak untuk menciptakan lingkungan inklusif dan ramah bagi tumbuh kembang dan partisipasi anak serta  memberikan jaminan perlindungan kepada anak dalam hal keamanan, keselamatan dan kesehatan di setiap satuan pendidikan.

Beberapa contoh tentang penyusunan kebijakan yang baik adalah model keputusan bersama antar Kementerian/Lembaga. SKB Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementrian Pendidikan nomor 013/MEN.PP.PA/VIII/2010 dan 09/VIII/KB/2010 tahun 2010. SKB 7 menteri tentang penanganan anak yang berkonflik hukum tahun 2009. SKB 4 menteri (Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) tahun 2003 mengenai pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan. Begitu juga dengan pihak yudikatif, sebagai penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus memahami hak anak dan supaya dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dapat tetap memperhatikan hak pendidikan anak.

Fungsi Strategis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyusunan peraturan perundangan terutama dalam menentukan kebijakan anggaran dapat secara maksimal mendorong pendidikan ramah anak yang lebih partisipatif. Keterwakilan DPR dan DPRD sebagai media efektif bagi peran serta masyarakat dalam menentukan kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan anak.

Pasal 31 dan amandemen UUD 1945 secara tegas mengatur hak pendidikan warga negara dan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan layanan pendidikan dasar. Pemerintah telah memberikan perhatian yang serius dalam mengimplementasikan pasal 31 UUD 1945 mengenai anggaran minimal 20% dari APBN dan APBD dan pendidikan dasar bebas biaya dengan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI dan SMP/MTs untuk semua anak Indonesia yang berada di sekolah. Pemerintah juga sudah meratifikasi Kovenan Hak Anak dengan menerbitkan PP No 36 tahun 1990 dan Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi Sosial Budaya (EKOSOB) dengan menerbitkan UU No 11 tahun 2005. 

Peraturan Pemerintah mengenai Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum, standar sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan dan pembiayaan. Penjabaran SNP ini kemudian dijadikan acuan bagi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM).  Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang SPM merupakan ketentuan tentang pedoman penyusunan dan penerapan SPM menyatakan bahwa  jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Ketentuan mengenai SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota tersebut diatur secara lebih teknis.

Berbagai upaya pemerintah dari tahun ke tahun juga telah berhasil menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok status ekonomi yang terlihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang pernah diikuti oleh penduduk berusia 13-15 tahun.
Sejak tahun 2009, telah dilakukan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Secara nasional, pada tahun 2011 anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari RAPBN telah mencapai sebesar Rp. 248,9 triliun yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 89,7 triliun, dana Transfer Daerah sebesar 158,2 triliun, dan dana pengembangan pendidikan nasional sebesar Rp. 1,0 triliun. Seperti pada tahun 2011, maka pada tahun 2012 belanja pemerintah pusat untuk fungsi pendidikan dilaksanakan oleh 19 Kementerian/Lembaga, yaitu:

1. Kementerian Pendidikan Nasional
2. Kementerian Agama
3. Kementerian Keuangan
4. Kementerian Pertanian
5. Kementerian Perindustrian
6. Kementerian ESDM
7. Kementerian Perhubungan 
8. Kementerian Kesehatan
9. Kementerian Kehutanan
10. Kementerian Kelautan & Perikanan
11. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
12. Badan Pertanahan Nasional
13. Badan Meteorologi, Klimatologi & Geofisika
14. Badan Tenaga Nuklir Nasional
15. Kementerian Pemuda & Olahraga
16. Kementerian Pertahanan
17. Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi 
18. Perpustakaan Nasional
19. Kementerian Koperasi & UKM

Peningkatan taraf pendidikan juga diikuti dengan meningkatnya kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kualifikasi guru dan dosen terus ditingkatkan. Upaya ini telah berhasil meningkatkan persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik D4/S1 menjadi sebesar 24,6 persen untuk SD/SDLB/MI, 73,4 persen untuk SMP/SMPLB/MTs, 85,8 persen untuk SMA/MA, dan 91,2 persen untuk SMK/MAK pada tahun 2009.

Untuk meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan, dilakukan berbagai perbaikan manajemen pendidikan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS). Pemerintah juga sudah mengembangkan model-model sekolah adiwiyata, sekolah inklusi, sekolah layak anak, kota layak anak (didalamnya ada sekolah ramah anak), sekolah sehat (SKB 4 Menteri), sekolah aman, sekolah siaga bencana juga model-model kurikulum dan sumber belajar yang peduli anak.

Surat Edaran Kementerian Pendidikan Nasional mengenai pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah dilengkapi dengan Strategi Nasional dan modul untuk guru dan sekolah, Surat Keputusan Bersama 4 Menteri (Mendagri, Mendiknas, Menag dan Menkes) tentang Sekolah Sehat, MoU Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama secara terpisah mengenai pengarusutamaan gender dan peduli anak dalam pendidikan.

Beberapa daerah menetapkan pendidikan gratis bahkan sampai 12 tahun seperti yang diimplementasikan di Kabupaten Gowa. Di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan 480 M untuk untuk 2.328 sekolah dan perbaikan 3000 ruang kelas yang rusak akibat gempa bumi pada September 2009 merupakan contoh kebijakan anggaran di tingkat provinsi yang peduli anak. Dalam era otonomi daerah, kebijakan pemerintah daerah sangat menentukan dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan anak melalui pendidikan ramah anak.

Sumber: Buku Pedoman Pendidikan Ramah Anak dari Asdep Pemenuhan Hak Pendidikan Anak, Deputi Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s