Gotong Royong Memperbaiki Pendidikan

Alhamdulillah pagi tadi tuntaskan editing 1 jilid sebelum bersiap mengikuti FGD yang dilaksanakan GMPP.  Sebelumnya menyempatkan mendokumentasikan beberapa surat masuk melalui email. Ternyata ada undangan penandatanganan MoU di BPBD DKI Jakarta. Alhamdulillah meski agak kesiangan Zamzam bisa hadiri undangan tersebut. Secara paralel kami juga menyiapkan kegiatan Diakusi Panel Gerakan Indonesia Pintar yang akan dilaksanakan di Kemdikbud pada tanggal 8 Juli nanti

Indahnya kebersamaan

Semangat kebersamaan dari para pegiat pendidikan yang bergabung di GMPP sangat terasa. Spontanitas Pak Hary menunjuk bu Sari untuk menjadi anouncer dan inisiatif Pak Iwan menjadikan Pak Taufan sebagai pembaca doa sekaligus moderator menunjukkan hal tersebut. Pak Eko langsung meminta bu Elvira menggantikannya menyampaikan hasil kajian GMPP. Perwakilan DPRD Provinsi Jabar yang hadir langsung didaulat sebagai pembicara pertama. Pak Manik cukup sabar menunggu giliran untuk menyampaikan Permendiknas 69 tahun 2009 sebagai acuan ke depan. Di seberang tempat saya duduk, kang Dan beringsut perlahan undur diri. Pak Iwan menyampaikan beberapa poin penting temuan di sekolahnya. Katanya sebagai guru dan wakasek, ia menerima tunjangan Rp 3 juta per bulan.

Menarik mencermati para aktivis yang sudah belasan bahkan puluhan tahun bergiat di pendidikan mempersilakan bahkan memfasilitasi para perintis GMPP tumbuh menjadi komunitas pegiat pendidikan yang lebih masive terstruktur dan sistematis. Bukan tanpa alasan sebenarnya. Profesi Pak Hary sebagai pengacara, bu Elvira sebagai konsultan keuangan, Dahrina apoteker, bu Sari, dkk sangat mumpuni untuk tampil lebih baik.

image

Akuntabilitas

Para orangtua yang bergabung di GMPP sebenarnya tidak nermaksud melepaskan tanggung jawab dalam mendukung pendanaan pendidikan bersama pemerintah dan pemerintah daerah.  Sejak awal mereka menekankan pentingnya akuntabilitas keuangan sekolah. Berkali-kali surat permohonan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah untuk.mendapatkan laporan pertanggungjawaban keuangan. Mereka bermaksud menghitung beban dan tanggung jawab proporsional untuk semua pihak.

Sayang sekali sampai kajian GMPP dipublikasikan, keluhan mengenai transparansi dan kebebasan informasi masih nyaring terdengar. Upaya untuk duduk bersama pemerintah kota tidak disambut gembira. Hal ini terlihat dari komentar dan jawaban dalam obrolan di grup GMPP selepas diskusi siang kemarin.

[01/07 20:50] Iwan Hermawan Wa: Pengalaman empiris saya sebagai guru kebutuhan biaya oprasi non personalia untuk 1000 siswa 2,2 Milyar pertahun dengan rincian biaya perawatan 250 jt,pengadaan ATK 100 jt, kurilulum 600 jt,kesiswaan 500 jt,kerumahtangaan(mamin,listrik,ledeng ,internet,koran ) 400 jt dan pengembangan SDM 200 Jt. Sementara utk biaya oprasi personalia (insentif,guru,wakasek,kepsek, TU yang PNS) dan transoprt perjalanan dinas mencapai 2 milyar. Jadi kalau biaya oprasi personalia dihapus maka biaya oprasi non optasional hanya 2,2 milar. Bantuan dari pemerintah BOS pusat 1,5 jt persiswa BOS prov 200 jt maka jika 1000 siswa dapat 1.7 Milyar jadi kurangnya hanya 500 juta atau ± 500 ribu persiswa pertahun, saya kira pemkot akan mampu memberi BOP sebesar itu. Belum untuk biaya investasi karena tidak bisa distandarkan ,usulaanya hapus SPP , DSP untuk biaya investasi di bicarakan dengan ortu yang mampu melaui DSP untuk membeli peralatan sekolah (komputer,infokus,dll)
[01/07 20:58] Pak Eko: Bu Kabid, apakah sudah pernah ada contoh laporan triwulan dari kepala sekolah kepada stakeholders? Bisakah kami minta kopi laporannya?
[01/07 21:01] GMPP Rita: Sementara ini (sejak sy bertugas, 6 bulan). Sy belum melihat. Dan untuk selanjutnya sy sedang membina dan membimbing KS untuk ke arah tersebut yang dimaksud. Insyaallah untuk selanjutnya, para KS SMA SMK akan diarahkan ke sikap akuntability dan transparant kepada masyarakat…..
[01/07 21:03] GMPP Rita: Biaya praktek untuk siswa SMK cukup besar. dan itu harus ter-cover oleh budget bantuan pemerintah…..
[01/07 21:05] Ppdb Tika Sandi: Punten bu mau tanya kalo yg pake jalur sktm dipungut oleh sekolah atau tidak ?
[01/07 21:07] Ppdb Tika Sandi: Terutama SMK bu
[01/07 21:09] Pak Eko: Bu Kabid, bukankah Perwal menetapkan bhw tdk ada pungutan untuk pendaftaran?
[01/07 21:14] ‪+62 815-8467-7415‬: Bu Rita kami sangat harapkan penerapan un laporan kepsek secara transparan dan akuntabilas secara konsekuen ya bu, jangan cuma 1 x saja awal2 thn pelajaran baru aja nantinya. Kalau ini berjalan tentu kami ortu tdk akan berprangka buruk lagi bu thd kepsek, wakil dan lainnya.

[01/07 23:36] GMPP Rita: Maaf. sy tidak melihat kep sek melakukan pelanggaran dengan sengaja. Mereka sudah bekerja keras memfasilitasi proses pelayanan pendidikan dan pembelajaran di sekolah bagi “anak-anak” kita…(tidak perlu Bapa Ibu gmpp selalu berprasangka negatif kepada Kep Sek mana pun). Sekali-kali, berperan lah ruh bapa ibu pada posisi kep sek. Maaf, P. Iwan belum pernah menjadi kep sek. Jadi. apa pun yang beliau katakan bagaimaana negatif nya Kep Sek. sy, pikir tidak akan sama seandainya beliau pernah menjadi kep sek. Sy belum pernah membaca tulisan bapa ibu gmpp yang positip kepada kep sek.
[01/07 23:36] GMPP Rita: Maaf P. Iwan…..
[01/07 23:41] Pak Hary GmPP: Maaf Bu kami berdiri pada aturan bukan pada Kepsek… Bukan prasangka yg kami dahulukan tapi hak2 anak2 utk mendapatkan akses pendidikan sesuai dgn amanat regulasi, sepertinya akan sulit menyodorkan bukti terhadap Ibu jadi mungkin biar kami sampaikan kepada pihak2 yg punya kewenangan lainnya. Kami menghargai siapapun tapi kami juga tidak mentolerir pelanggaran yg terjadi bahkan dr pihak masyarakat sekalipun….
[01/07 23:43] GMPP Rita: Sekolah tidak mengenal istilah PUNGUTAN. (istilah itu muncul dari sekelompok kecil masyarakat yang berprasangka negatif selalu kepada sekolah). Konsepsi yang ada di kalangan civitas akademika sekolah adalah, bahwa orangtua dan masyarakat bisa dan tidak dilarang untuk turut serta men support pembiayaan sekolah, berdasarkan musyawarah sesama orangtua yang putra putrinya SEDANG BERSEKOLAH di sekolah tersebut……
[01/07 23:45] Doktor Elvyra: Bu rita, kita dari gmpp tdk pernah negative thinking pada siapapun apalagi kepada kepsek, tapi kita selalu berbicara berdasarkan fakta dan bukti2 yg kita miliki. Jadi tidak ada maksud mendeskriditkan siapapun. Kita menyadari bahwa kita ortu siswa hrs berpartisipasi dlm pembiayaan sekolah tapi marilah dilakukan dlm koridor yg seharusnya dan berdasarkan perundang2an yg ada jangan asal paksa kehendak saja
[01/07 23:45] Doktor Elvyra: Berani memungut berani jg mempertanggungjawabkan
[01/07 23:46] Doktor Elvyra: Kita yakin dan percaya ibu tahu ttg regulasi pembiayaan pendidikan….mari bu kita terapkan dan taat aturan
[01/07 23:48] GMPP Rita: Ini lah salah satu ciri sekolah MBS, manajemen berbasis sekolah. Kepala Sekolah diperkenankan untuk berkomunikasi dengan orangtua dalam merencanakan progrsm program sekolah. Umumnya, program2 sekolah memerlukan support biaya. Dan seharusnya biaya 100% di support oleh pemerintah. kalau pemerintah mampu. Dan tidak ada larangan bagi orangtua dan masyarakat turut berpartisipasi ke sekolah, termasuk berpartisipasi dalam budgetting sekolah…
[01/07 23:48] GMPP Rusdoyo: Maaf bu, luangkanlah waktu bersama para kepsek yg selalu “dituduh” untuk duduk bersama dengan kami yg juga peduli dengan dunia pendidikan, jangan selalu berbalas pantun terus di grup ini…. mari kita duduk bersama cari solusi atas permasalahan2 ini…..
[01/07 23:50] GMPP Rusdoyo: Saya sependapat dengan MBS, tapi implementasinya belum sesuai bu….

image

Perdebatan dan diskusi di hrup meluas ke berbagai media sosial dan masih terus menjadi pembicaraan hangat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s